MOJOKERTO, Tugujatim.id – Pemuda Muhammadiyah Kota Mojokerto menyoroti kesejahteraan guru yang belum layak di tengah masifnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Bidang Pendidikan dan Pengkaderan Pemuda Muhammadiyah Kota Mojokerto, Andra Fian Alfarizki.
“Miris, guru terus didorong bertahan dengan narasi pengabdian dan keikhlasan. Seakan idealisme bisa menggantikan kebutuhan untuk makan, biaya pendidikan anak, dan layanan kesehatan. Ketika guru menuntut kesejahteraan, mereka dicap tidak bersyukur atau tidak berjiwa pendidik. Padahal, yang mereka menuntut keadilan,” tandasnya, Selasa (06/01/2026).
Selain itu, Andra yang juga seorang guru di salah satu sekolah di Mojokerto menambahkan, guru hanya dibuai sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa kepastian akan kesejahteraan.
Di banyak daerah, guru honorer masih digaji ratusan ribu rupiah per bulan, angka yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup paling dasar. Ironisnya, kondisi ini terjadi di negara yang mengklaim pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.
“Sementara itu, program MBG berjalan dengan anggaran jumbo dan skema honor yang relatif jelas bagi para pelaksananya. Negara begitu sigap menjamin penghasilan mereka yang terlibat dalam program MBG, namun abai saat membahas nasib guru yang setiap hari mencerdaskan generasi bangsa,” urai Andra.
Andra melanjutkan, adanya MBG ini menunjukkan pesan secara terang bahwa program tersebut lebih penting daripada kesejahteraan para pendidik. Bila negara mengklaim serius mengatur gizi peserta didik lewat MBG daripada memastikan guru bisa hidup layak, ada yang salah dalam cara berpikir tersebut.
“Pendidikan akhirnya direduksi menjadi proyek administratif, bukan proses manusiawi yang membutuhkan pendidik yang utuh secara ekonomi dan psikologis. Itu yang tidak tepat,” tegasnya.
Perbandingan antara program MBG dengan kesejahteraan guru seharusnya menjadi tamparan keras, bahwa negara mampu membayar sebuah program, tapi memilih tak peduli akan kelangsungan kehidupan guru.
“Selama guru terus diposisikan sebagai biaya dan beban negara yang harus ditekan, bukan investasi yang harus dijaga, maka pendidikan Indonesia akan terus berjalan dalam ketimpangan dan ketidakjelasan arah kebijakan,” tutup Andra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Darmadi Sasongko
