MALANG, Tugujatim.id – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan bahwa terdapat pengurangan pengeluaran pembiayaan dari penyertaan modal di tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pengurangan penyertaan modal itu mencapai Rp1,5 miliar untuk PT BPR Tugu Artha Sejahtera. “Ada pengurangan sebesar Rp1,5 miliar untuk PT BPR Tugu Artha Sejahtera. Jadi itu memang sudah tidak boleh ada penyertaan modal, karena sudah maksimal, sesuai dengan aturannya,” ujar Made, pada Selasa (07/11/2023).
Made juga membeberkan bahwa Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) Kota Malang juga mengajukan penyertaan modal. Diketahui, dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024, Perumda Tunas mengajukan penyertaan modal sebesar Rp2,6 miliar.
“Kemarin (APBD 2023) sudah ada penyertaan modal Rp7,6 miliar, itu pun masih belum ada laporan jelas ke kami. Jadi selama Perumda Tunas belum menguntungkan, belum ada laba, tidak akan kita tambah penyertaan modalnya, karena yang 2023 ini belum ada laporan,” tegas Made.
Made juga menyebutkan, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, pengeluaran pembiayaan untuk Perumda Tunas sudah mengalami efisiensi, sehingga Perumda Tunas tidak memperoleh penyertaan modal dalam APBD 2024 nanti.
“Di rancangan KUA-PPAS APBD 2024 ada pengeluaran pembiayaan Rp2,6 miliar, tapi dalam pembahasan ada efisiensi itu. Jadinya gak ada (penyertaan modal),” lanjutnya.
Sementara BUMD ketiga yakni Perumda Air Minum (PDAM) Tugu Tirta, juga dikatakan Made mengalami pengurangan sebesar Rp10 miliar dalam pengeluaran pembiayaan dari penyertaan modal.
Made mengungkapkan bahwa kondisi tersebut perlu dilakukan karena permintaan penyertaan modal tambahan sebesar Rp59 miliar dari Tugu Tirta yang tidak mungkin dapat terpenuhi melalui APBD 2024. “Untuk Perumda Tugu Tirta meminta penyertaan modal Rp59 miliar sehingga tidak mungkin,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, DPRD Kota Malang berencana untuk meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengajukan ke Pemerintah Pusat.
Dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2024, pengeluaran pembiayaan dari penyertaan modal untuk Perumda Tugu Tirta direncanakan sebesar Rp15 miliar, namun dalam pembahasan KUA-PPAS, jumlah tersebut dikurangi menjadi Rp5 miliar, menghasilkan pengurangan sebesar Rp10 miliar.
“Karena tidak mungkin itu dibantu Rp10 miliar, di penyertaan modal Rp20 miliar, itu gak bisa. Karena ini satu kesatuan, untuk pipanisasi dan lain-lain itu Rp59 miliar. Jadi diharapkan itu ada bantuan dari PU pusat. APBD kita gak mampu, kalau dipaksakan yang lain nanti yang terganggu,” urainya.
Di akhir, Made juga menyampaikan bahwa pengurangan pengeluaran pembiayaan modal ini merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Murni tahun 2023 yang belum tersedia. Menurutnya, banggar akan menunggu LKPJ tersebut yang akan dilaporkan pada awal 2024.
Jika terdapat laba yang cukup, nantinya penyertaan modal baru akan dipertimbangkan dalam APBD Murni 2025, bukan dalam APBD Murni 2024 atau Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2024. “Ya kita lihat nanti, kalau memang laba, kita sertakan modal penyertaan di 2025. Gak bisa di APBD Murni 2024 maupun di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2024, harus di APBD Murni 2025,” pungkasnya.(ads)
Reporter: Yona Arianto
Editor: Lizya Kristanti
