MALANG, Tugujatim.id – Peringatan HUT ke-77 pada Rabu (05/10/2022), menjadi bagian dari sejarah TNI sebagai angkatan militer RI. Bagaimana sejarah TNI mulai dari BKR hingga ABRI?
HUT TNI yang diperingati setiap 5 Oktober menjadi momen mengenang perjuangan angkatan militer bersenjata dalam perjalanan sejarah melawan penjajah. Dalam sejarah TNI, nama angkatan bersenjata beberapa kali mengalami perubahan. Mulai dari BKR hingga ABRI. Pada 1962, TNI dan polisi dilebur menjadi satu dalam ABRI.
Pasca reformasi 1998, terjadi tranformasi besar dalam sejarah militer Indonesia. Polisi kembali dipisah dan menjadi institusi sendiri yaitu Polri. Sedangkan TNI terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara. Dwifungsi ABRI pun dihapuskan di mana angkatan militer tak diperbolehkan ikut dalam politik praktis hingga kembalinya komando kekuatan pada presiden RI.
Perjalanan Sejarah TNI
Awal mula 5 Oktober diperingati sebagai Hari TNI itu tak lepas dari pembentukan tentara militer di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Ini perjalanan sejarah yang disarikan dari Arsip Media Informasi Kementerian Pertahanan (2015) berjudul Lintasan Sejarah 5 Oktober.
19 Agustus 1945 dan Pembentukan BKR
Sebagai bentuk antisipasi atas proklamasi kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk tiga badan untuk mewadahi potensi kekuatan rakyat. Dalam sidang, diputuskan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI), Komite Nasional Indonesia (KNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 23 Agustus 1945, Bung Karno pun mengeluarkan seruan:
“Saya berharap kepada kamu sekalian, hai prajurit-prajurit bekas PETA, Heiho, pelaut, serta pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah pada Badan Keamanan Rakyat. Percayalah nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan Indonesia.”
Selanjutnya BKR berada dalam Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKP) yang juga dibina KNI di daerah. Untuk tugasnya yaitu turut menjaga keamanan masyarakat setempat. Perekrutan prajurit juga dilakukan dengan mengirim surat pada kecamatan dan kawedanan untuk memanggil tentara bekas PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar Pemuda.
Tak semua daerah mendapatkan informasi seruan dari Bung Karno. Sejarah TNI di beberapa wilayah dilakukan dengan pendirian Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh, Penjaga Keamanan Rakyat (PKR), dan Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR) di Palembang.
5 Oktober 1945 dan Maklumat Pembentukan TKR
Kedatangan tentara Inggris dan sekutu pasca kemerdekaan membuat situasi kembali tidak aman. Akhirnya pada 5 Oktober, pemerintah RI mengeluarkan maklumat sebagai berikut:
“Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat (TKR).”
Maklmuat ini kemudian menjadi bagian dari sejarah TNI dan penanda resmi berdirinya organisasi militer di Indonesia. Seorang mantan KNIL berpangkat Mayor, Oerip Soemohardjo pun ditunjuk menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal oleh Wakil Presiden Moh. Hatta.
Mayor Oerip memang satu-satunya prajurit dengan pangkat tertinggi dalam struktur militer bentukan Belanda sebelumnya. Letjen Oerip lalu membagi TKR dalam 10 divisi di Jawa dan 6 divisi lainnya di luar Jawa.
Sehari setelahnya, Sukarno mengangkat Suprijadi, tokoh pemberontakan PETA di Blitar, untuk menjadi pemimpin tertinggi TKR. Namun, karena tak pernah muncul hingga awal November, maka diadakanlah Konferensi TKR yang dipimpin Letjen Oerip Sumohardjo di Yogyakarta pada 12 November 1945.
Hasil konferensi memilih Kolonel Soedirman sebagai pemimpin tertinggi TKR. Soedirman sebelumnya menjabat sebagai kepala Divisi V yang berkedudukan di Banyumas. Akhirnya pada 18 Desember, Soedirman resmi menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal.
7 Januari 1945 dan Perubahan Nama TKR
Penggunaan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) rupanya hanya berumur 93 hari. Dengan adanya maklumat pada 7 Januari 1946 dan Penetapan Pemerintah No 2/SD1946, Pemerintah RI mengubah kepanjangan TKR menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.
Perubahan ini karena sambutan hangat masyarakat yang berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi anggota TKR. Selain itu, pemerintah ingin memperluas fungsi ketentaraan dalam menjaga keamanan rakyat. Pemerintah juga mengubah nama Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan.
26 Januari 1946 dan Perubahan TKR Jadi TRI
Belum sebulan berganti nama, Pemerintah RI kembali mengubah nama TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sesuai Penetapan Pemerintah No 4/SD 1946. Perubahan nama dalam sejarah TNI ini dilakukan karena merujuk standar militer internasional.
3 Juni 1947 dan Perubahan TRI menjadi TNI
Usaha untuk menyempurnakan organisasi prajurit terus dilakukan. Hal ini dilakukan dengan terus merangkul organisasi kepemudaan dan laskar di daerah. Presiden Sukarno kemudian mengubah nama TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejarah lahirnya TNI ini dimuat dalam Berita Negara 1947 No 24.
Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI, di mana Panglima Soedirman menjadi kepala TNI. Anggota pimpinan yang ditunjuk ialah Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir Sakiman, dan Jenderal Mayor Jokosuyono.
27 Februari 1948 dan Pembentukan TNI AD, AL, dan AU
Dalam sejarah TNI, Presiden Sukarno kemudian membagi pucuk pimpinan tertinggi. Namun, hal ini menimbulkan reaksi dari prajurit sehingga kembali diubah dengan terbitnya Penetapan Presiden No 9 Tahun 1948, di mana Staf Angkatan Perang tetap dipegang Komodor Suryadarma dan Markas Pertempuran di bawah Jenderal Soedirman.
Penetapan tersebut juga menjadi bagian dari sejarah TNI AL, AD, dan AU. Presiden membagi angkatan perang dengan membawahi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau).
27 Desember 1949 dan Pembentukan Angkatan Perang RIS
Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949 mengubah bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, maka TNI kemudian digabung dengan KNIL menjadi Angkatan Perang RIS (APRIS).
Perubahan kembali terjadi setelah RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950. APRIS kemudian berubah menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).
Tahun 1962 dan Perubahan APRI menjadi ABRI
Pada 1962, terjadi upaya penyatuan antara TNI dan kepolisian. Pemerintah kemudian mengubah nama dan bentuk organisasi menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi komando militer.
Perubahan ABRI Menjadi TNI
Pasca reformasi 1998, kembali terjadi perubahan besar di ABRI. Tentara dan polisi kemudian dipisahkan kembali dalam organisasi berbeda yaitu TNI dan Polri. Perubahan ini menjadi episode terakhir dalam sejarah TNI yang juga diikuti dengan penghapusan dwifungsi ABRI yang tak boleh lagi terlibat dalam politik praktis.
