BATU, Tugujatim.id – Pasca pandemi Covid-19 melanda, kini tantangan Pj Wali Kota Batu makin besar untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat, terutama di sektor UMKM. Meski saat ini jabatan Pj Wali Kota Batu masih kosong, tapi sementara diisi Plh yang dijabat Sekda Kota Batu Zadiem Efisiensi.
Tentu saja, siapa pun Pj Wali Kota Batu terpilih nantinya harus bisa menjaga marwah pembangunan yang sudah ada saat ini. Harapannya yang muncul adalah keberpihakan Pj kepada sektor UMKM.
Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Khamim Thohari mengatakan, kandidat Pj Wali Kota Batu nantinya harus tahu karakter Kota Apel ini yang besar dari sektor pariwisata. Karena itu, dia mengatakan, tumbuh kembang sektor wisata juga harus mensejahterakan masyarakat, baik secara langsung atau tidak yang menyumbang kemajuan pariwisata.
Menurut dia, alasan itu yang membuat Pj Wali Kota Batu harus berkontribusi dalam mengangkat potensi wisata. Tak hanya di pusat kota, tapi juga sampai ke pelosok pedesaan. Termasuk di dalamnya juga diisi pelaku UMKM yang ikut menggairahkan potensi pariwisata kotanya.
”Program Desa Wisata harus digarap lagi secara serius dan kompleks. Dengan begitu, pelaku UMKM juga ikut terangkat. Desa ikut maju, warganya juga ikut sejahtera,” terang Khamim.
Dia mengatakan, sejumlah program wisata yang juga ikut menggandeng pelaku UMKM juga sudah ada. Hanya saja, masih belum merata. Dia berharap Pj Wali Kota terpilih nanti bisa memaksimalkan pembangunan UMKM.
”Apalagi, nanti kan dia (Pj, red) bakal menjabat dalam waktu 2 tahun ke depan. Siapa pun yang menjabat, harus paham karakter kota dan masyarakatnya sehingga bisa ikut menyumbang dampak positif,” harapnya.
Untuk diketahui, Kemendagri hingga saat ini masih belum menentukan siapa Pj Wali Kota Batu. Sebenarnya, sudah ada sejumlah nama yang telah menjadi kandidat kuat. Namun, penetapannya masih terkesan tarik ulur karena diduga ada kepentingan politis.
Sejumlah pihak menyayangkan keterlambatan penetapan Pj Wali Kota ini. Bahkan, anggota DPRD Kota Batu Didik Machmud menilai ada kepentingan politis dalam tarik ulur penetapan Pj Wali Kota ini. Sudah tidak asing, dia melanjutkan, ajang demokrasi pemilu kembali akan digelar.
”Yang kami pertanyakan itu kenapa kok bisa sampai molor? Kan bisa saja ada tendensi politis. Kami tahu, Kota Batu ini memang kecil, tapi potensinya besar,” kata Didik, politikus asal Golkar tersebut.
Untuk ketentuan penetapan Kemendagri sendiri ini memang terbilang baru. Sebelumnya, jika ada contoh kasuistik seperti ini, Pj Wali Kota langsung ditunjuk gubernur.
Molornya penetapan Pj ini dikhawatirkan berdampak pada jalannya roda pemerintahan daerah. Apalagi masa kekosongan jabatan secara formil ini berlangsung sekitar dua tahun. Dia khawatir roda pemerintahan terlalu lama dijalankan Plh wali kota, hasilnya tidak bisa optimal. Sebab, keterbatasan ruang gerak dan kewenangannya dibanding jabatan Pj wali kota.
”Kalau Plh itu kan hanya sebatas menjalankan tugas sehari-hari wali kota. Jadi, pasti ada risiko pada progres pembangunannya. Kami berharap agar ketetapan nama Pj segera diterbitkan,” harapnya.