SIDOARJO, Tugujatim.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Sidoarjo (PMII Sidoarjo) menggelar aksi damai di Mapolresta Sidoarjo, Selasa (2/9/2025). Aksi mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk segera turun tangan mengusut dugaan Pungutan Liar (pungli) yang masih terjadi di sejumlah lembaga pendidikan.
Massa aksi menilai DPRD Sidoarjo belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dugaan pungli yang membebani wali murid, baik dalam bentuk sumbangan wajib maupun biaya tambahan yang tidak jelas dasar hukumnya, dianggap mencederai prinsip pendidikan gratis yang selama ini digaungkan.
“Legislator itu wakil rakyat, bukan wakil partai. Kami minta DPRD bersikap tegas terhadap pungli di sekolah-sekolah. Jangan hanya tutup mata, sementara masyarakat kecil menjerit karena harus bayar biaya yang seharusnya tidak ada,” ujar Putri Maulidina, Ketua Cabang PMII Sidoarjo.
PMII Cabang Sidoarjo menyampaikan dua tuntutan pokok kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo yakni:
1. Reformasi Legislasi dan Rekonstruksi DPRD
DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dinilai kurang memperhatikan suara masyarakat sehingga publik banyak kehilangan kepercayaan. Rekonstruksi sistem di tubuh DPR, termasuk DPRD Kabupaten Sidoarjo, diperlukan agar lembaga legislatif benar-benar bekerja untuk rakyat.
PMII menekankan perlunya rekonstruksi politik di tubuh DPRD demi terciptanya good governance serta hadirnya partai politik rakyat yang murni. Di antaranya melalui perekrutan kader yang transparan, proses legislasi yang berpijak pada aspirasi masyarakat, serta meminimalisir praktik politik yang hanya berisi jargon tanpa substansi. DPRD juga harus diisi oleh legislator yang memiliki kapasitas akademik, wawasan kebangsaan, dan pemahaman mendalam mengenai sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
2. Penguatan Fungsi Pengawasan
DPRD Kabupaten Sidoarjo dinilai lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan dari wali murid terkait adanya pungli di sejumlah lembaga pendidikan hingga kini belum direspons dengan sikap tegas.
PMII mendesak DPRD segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menindaklanjuti laporan pungli, serta memastikan pendidikan di Sidoarjo benar-benar terbebas dari segala bentuk pungutan liar.
Tuntutan ini mendapat perhatian langsung dari Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasich, yang menemui mahasiswa bersama Bupati Sidoarjo H. Subandi, Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana, Kapolresta Kombes Pol. Christian Tobing, dan Dandim 0816 Letkol Inf. Dedy Wahyu Widodo.
Abdillah Nasich menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat fungsi pengawasan, khususnya di sektor pendidikan.
“Kami akan panggil dinas terkait dan menindaklanjuti laporan ini. Pungutan liar tidak boleh dibiarkan. Ke depan, rekrutmen calon legislatif juga akan disampaikan kepada pimpinan partai teratas agar proses penjaringan calon legislatif lebih selektif, ketat agar melahirkan wakil rakyat yang benar-benar memiliki integritas dalam mengawal aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Aksi PMII kemudian ditutup dengan penyerahan pakta integritas yang ditandatangani Kapolresta,serta jajaran forkopimda, doa bersama, serta seruan moral agar Sidoarjo bersih dari pungli, khususnya di dunia pendidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Fauzan
Editor: Darmadi Sasongko
