Tugujatim.id – Pro dan Kontra Program Makan Bergizi Gratis: Antara Niat Baik dan Tantangan di Lapangan
Oleh: Ahmad Sobiyanto
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Prabowo Subianto sejak awal dipromosikan sebagai langkah besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan fokus pada perbaikan gizi anak sekolah dan penurunan angka stunting, program ini dirancang sebagai investasi jangka panjang.
Namun, di balik niat baik tersebut, muncul berbagai kritik terkait efektivitas, transparansi, dan prioritas kebijakan.
Secara teori, MBG menjanjikan manfaat besar. Setiap anak sekolah mendapatkan susu, telur, roti, dan buah yang secara gizi dapat membantu memenuhi kebutuhan harian mereka. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi belajar, memperbaiki kesehatan, dan mengurangi kesenjangan gizi antar daerah. Negara lain telah membuktikan bahwa intervensi gizi di usia sekolah berdampak positif pada produktivitas generasi mendatang.
Namun, tantangan muncul ketika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai harapan. Di beberapa daerah, menu yang diterima siswa dilaporkan jauh dari standar kelayakan, seperti telur, kurma, dan roti yang bahkan berjamur. Jika benar, ini bukan hanya soal distribusi, tetapi juga lemahnya pengawasan. Program dengan anggaran besar seharusnya mampu menjamin kualitas makanan, bukan sekadar memenuhi daftar menu administratif.
Kritik lain datang dari sudut pandang ekonomi. Di saat anak-anak mendapatkan makanan gratis, ribuan lulusan perguruan tinggi justru menganggur. Daya beli masyarakat melemah, dan banyak sarjana kesulitan mendapat pekerjaan atau modal usaha. Dalam kondisi seperti ini, sebagian pihak mempertanyakan apakah anggaran sudah tepat sasaran. Apakah program gizi harus berjalan tanpa diiringi kebijakan penciptaan lapangan kerja yang agresif?
Gizi anak memang penting, tetapi keluarga tempat mereka tinggal juga butuh stabilitas ekonomi. Apa artinya makan siang gratis di sekolah jika di rumah masih ada anggota keluarga yang menganggur? Program sosial yang berdiri sendiri tanpa didukung ekosistem ekonomi yang kuat hanya akan menjadi solusi sementara.
Masalah transparansi juga menjadi perhatian. Di sejumlah daerah, pengelolaan program MBG disebut-sebut hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Jika ini benar, program berisiko menjadi lahan bisnis baru, bukan pelayanan publik. Padahal, semestinya program ini bisa memberdayakan UMKM lokal, koperasi, dan masyarakat luas agar manfaat ekonominya terasa merata.
Selain itu, distribusi yang tidak berbasis prioritas juga disorot. Daerah dengan angka kemiskinan dan stunting tinggi seharusnya mendapat perhatian lebih. Tanpa pemetaan yang tepat, program besar ini bisa kehilangan efektivitas. Ironisnya, ada laporan bahwa anak-anak justru menerima menu seperti satu kelapa utuh, yang jelas tidak memenuhi standar gizi seimbang.
Namun, perlu diakui bahwa kebijakan nasional berskala besar memang tidak lepas dari tantangan. Distribusi logistik di negara kepulauan seperti Indonesia sangat kompleks. Perbedaan kapasitas daerah, pengawasan, dan infrastruktur menjadi faktor penentu. Karena itu, kritik seharusnya diarahkan pada perbaikan tata kelola, bukan sekadar menolak ide besarnya.
MBG bisa menjadi program yang monumental jika dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat. Pemerintah perlu memastikan pengawasan kualitas makanan yang ketat, membuka akses pengadaan secara adil, dan melibatkan UMKM serta koperasi lokal. Lebih dari itu, program ini harus berjalan seiring dengan kebijakan penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.
Pada akhirnya, pro dan kontra terhadap MBG adalah bagian dari dinamika demokrasi. Ada yang melihatnya sebagai investasi masa depan, ada pula yang menilai program ini belum menyentuh akar masalah ekonomi keluarga. Tantangannya bukan memilih salah satu, tetapi memastikan bahwa program gizi tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan yang menyeluruh.
Jika tidak diperbaiki, MBG berisiko menjadi program mahal dengan dampak minim. Namun jika dikelola dengan baik, ia bisa menjadi fondasi bagi generasi yang lebih sehat dan produktif. Pilihannya ada pada kualitas implementasi dan keberanian untuk melakukan evaluasi terbuka. Sebab yang dibutuhkan bukan sekadar telur, susu, dan roti—melainkan kebijakan yang benar-benar menyejahterakan seluruh keluarga Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Darmadi Sasongko
