JEMBER, Tugujatim.id – Ratusan proyek mangkrak jelang tutup tahun anggaran 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menyampaikan keprihatinan mendalam atas sejumlah besar pembangunan infrastruktur daerah yang masih terbengkalai tersebut.
Situasi ini dianggap mencerminkan kelemahan fatal dalam penyusunan rencana dan implementasi program pembangunan sejak periode awal tahun berjalan.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengungkapkan bahwa penundaan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama dalam tinjauan kinerja akhir tahun. Ironinya, dana pembangunan sudah dialokasikan dari awal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Data mencatat, terdapat kurang lebih 140 paket pekerjaan yang telah melampaui batas waktu kontrak yang ditetapkan. Menurut pandangannya, pembangunan infrastruktur seharusnya tuntas maksimal di pertengahan tahun.
Namun realitas menunjukkan gambaran berbeda, dengan banyak pekerjaan yang mendekati akhir tahun masih jauh dari kata selesai.
“Seharusnya di pertengahan tahun sudah tuntas semua. Realitanya banyak pembangunan yang belum kelar. Bahkan ada papan nama proyek sudah dipasang, namun pelaksanaan kerjanya belum dimulai,” ujar Widarto, Selasa (30/12/2025).
Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan masalah fundamental, mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan, sampai eksekusi di lokasi. Penundaan pembangunan tidak hanya memengaruhi mutu hasil pekerjaan, namun juga berkontribusi pada rendahnya tingkat penyerapan anggaran daerah.
Anggota dewan dari PDI-Perjuangan tersebut menekankan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki fungsi vital sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat lokal. Saat pelaksanaannya terhambat, dampaknya langsung terasa oleh warga, dari tertundanya manfaat pembangunan hingga melemahnya sirkulasi ekonomi masyarakat.
Di luar isu infrastruktur, DPRD juga mengkritisi buruknya pengelolaan program lintas organisasi perangkat daerah yang sering berkaitan dengan aktivitas pembangunan. Program kerjasama antar-instansi yang tidak dikelola secara optimal dinilai berpotensi memicu masalah administrasi dan temuan dari lembaga pengawasan.
Widarto menegaskan, ke depan Pemerintah Kabupaten Jember wajib lebih tertib dalam menyiapkan timeline dan memastikan kesiapan teknis sebelum proyek diluncurkan ke lapangan.
“Bila perencanaan dilakukan dengan matang, tidak akan ada proyek yang tertunda hingga akhir tahun. Ini harus dijadikan bahan evaluasi serius supaya tidak berulang terus,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
