News  

PWNU Jatim Soroti Pemerataan Pendidikan hingga Ekonomi dalam Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama

Ketua Panitia Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama, H Nasruddin Ali, saat ditemui awak media.
Ketua Panitia Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama, H Nasruddin Ali, saat ditemui awak media. (Foto: Rochim/Tugu Jatim)

TUBAN, Tugujatim.id – Pengurus Wilayah Nahdltul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengadakan Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding, Tuban, Rabu (30/3/2022). Dalam rapat yang diikuti utusan Badan Otonom (Banom) dan lembaga di lingkungan PWNU itu membahas Panca Harakat PWNU Jatim.

Di antara panca Harakat itu yakni pembahasan Pendidikan, Pengkaderan dan Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Kesehatan dan Kesejahteraan, Komisi Media dan Literasi Dakwah serta Forum Musyawarah Alim Ulama.

“Tidak meratanya dana dan akses pendidikan kepada daerah-daerah terpencil menyebabkan pemerataan pendidikan tidak dapat diakses oleh rakyat kecil. Masalah-masalah keumatan dan kemasyarakatan inilah, akan menjadi bahasan yang telah dibagi dalam komisi-komisi Rapat Pleno,” tutur Ketua Panitia Musyawarah Alim Ulama, H Nasruddin Ali.

Salah seorang pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Huda Tuban itu menambahkan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia yang memiliki paham moderat sekaligus penyangga utama bangunan nation state building kurang mendapat perhatian dari pemerintah, bahkan terkesan lebih dimobilisasi untuk kepentingan politik sesaat.

“Ideologi Aswaja yang moderat dan menjadi ruh ideologi NU serta menjadi ciri khas Islam Nusantara kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Demikian pula sistem ekonomi pro-pasar (neo-kapitalisme) yang dianut oleh pemerintah Indonesia lebih banyak memberi manfaat kepada para penguasa modal sekaligus melemahkan daya saing kelompok masyarakat kecil. Inilah persoalan yang menjadi kegelisahan para pimpinan di jajaran PWNU Jatim,” tuturnya,.

Demikian pula masalah perkembangan teknologi informasi yang tidak disertai alat kontrol yang memadai oleh pihak pemerintah menyebabkan dekadensi dan kerusakan moral generasi muda Indonesia.

“Kurangnya perhatian pemerintah terhadap adaptasi perubahan iklim dan pemanasan global membahayakan bagi eksistensi dan kelangsungan hidup ekosistem, lingkungan, serta masyarakat kelas bawah,” tandasnya.

Kemandirian dan Penguatan NU

Menjelang satu abad organisasi Islam sejak berdirinya 31 Januari 1926, terus berikhtiar menuju terwujudnya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Jam’iyyah dinniyah ijtimaiyyah Ahlussunnah wa al-Jama’ah yang maslahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis, dan mandiri.

“Kami terus melakukan upaya-upaya dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan (capacity building) menuju organisasi yang mandiri. Melakukan usaha-usaha bagi penguatan kapasitas individu (individual capacity) para pengurus maupun organ struktural di bawahnya dalam upaya mewujudkan individu yang trampil dan siap melayani umat,” tutur KH Syamsuddin, Sekretaris Panitia menambahkan.

Selain itu, menurut Ra Uud, panggilan akrab Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur, pihaknya berusaha meningkatkan berbagai upaya terstruktur dan terencana dalam upaya penguatan terhadap faham Ahlussunnah Wal-Jama’ah secara massif. Memberdayakan berbagai aset yang dimiliki oleh NU bagi kemandirian organisasi NU maupun untuk kemaslahatan warga NU,” kata Ra Uud.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ir H Mathorrurozaq Ismail, Koordinator Bidang Ekonomi PWNU Jatim, menjelaskan, pihaknya pun mendorong kemandirian lembaga-lembaga pendidikan milik NU dan pesantren dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan berdaya saing tinggi serta berakhlaqul karimah.

“PWNU Jatim mendorong kemandirian warga NU baik secara ekonomi, social, politik, budaya, dan pendidikan,” tuturnya.

 


Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim