Oleh: Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I., Staf Khusus Menteri Desa & PDT
Tugujatim.id – Setiap bulan Ramadhan, grafik konsumsi rumah tangga Indonesia hampir selalu menunjukkan pola yang sama: permintaan bahan pangan meningkat signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan, terjadi peningkatan konsumsi pangan sekitar 20%-30% selama Ramadhan. Beras, gula, minyak goreng, daging ayam, telur, cabai, hingga aneka bahan pokok lainnya mengalami lonjakan permintaan.
Peningkatan konsumsi tersebut berangkat dalam konteks ke-Indonesia-an dalam menyambut Ramadhan. Tradisi kita menyajikan banyak pesan sosial yang berkaitan dengan kerukunan dan kerja sama antar warga. Kekuatan sosial yang dibungkus dalam tradisi saling berbagi makanan menjelang buka puasa ataupun dalam budaya menyambut bulan suci Ramadhan.
Dalam catatan Baznas, setidaknya ada beberapa tradisi berbagi makanan di berbagai daerah saat Ramadhan. Dengan berbagai sebutan dan istilah setiap daerah memiliki budaya yang serupa dalam menyambut Ramadhan. Di Jawa Tengah ada tradisi Jaburan, Aceh menyebutnya Meugang, masyarakat Jawa Barat mengenalnya sebagai Cucuraj, dan berbagai sebutan lainnya di setiap daerah.
Dalam beberapa catatan fenomena ini biasa disebut dengan “paradoks Ramadhan” ketika niat menahan diri berubah menjadi dorongan untuk mengonsumsi lebih banyak. Dari sudut pandang psikologi, sosiologi, hingga ekonomi perilaku, Ramadhan mengungkap betapa kuatnya pengaruh emosi, sosial, dan budaya dalam membentuk perilaku konsumsi kita.
Kondisi ini menegaskan bahwa isu Ramadhan bukan sekadar soal ibadah dan tradisi konsumsi, melainkan juga tentang ketahanan pangan. Desa adalah produsen utama beras, hortikultura, hasil ternak, hingga perikanan. Jika produksi dan distribusi dari desa berjalan lancar, maka lonjakan konsumsi dapat diantisipasi tanpa gejolak harga yang berlebihan. Namun jika rantai pasok tersendat, dampaknya bisa langsung terasa di pasar-pasar kota.
Di balik dinamika itu, ada satu fakta penting yang sering luput dari perhatian -mayoritas bahan pangan tersebut berasal dari desa. Artinya, ketika Ramadhan tiba, desa sesungguhnya sedang memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
Dalam konteks inilah peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) menjadi penting. Pemerintah melalui kementerian ini telah mendorong penguatan ketahanan pangan desa, salah satunya dengan mengarahkan minimal 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Kebijakan ini bukan sekadar formalitas anggaran, tetapi strategi struktural agar desa memiliki cadangan produksi, lumbung pangan, serta penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis potensi lokal.
Pendekatan tersebut menunjukkan kesadaran bahwa desa tidak boleh hanya menjadi objek pasar, melainkan subjek utama dalam sistem pangan nasional. Desa perlu diperkuat dari hulu hingga hilir: dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. Ramadhan menjadi momentum ujian apakah ekosistem pangan desa cukup kokoh menghadapi tekanan permintaan musiman.
Ekonomi desa akan lebih berkembang jika warganya saling mendukung dan bekerja sama dalam sektor usaha dan pertanian. Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, desa dapat mengembangkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.
Koperasi Desa Merah Putih Menolak Hegemoni Pasar
Di sinilah gagasan optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih menemukan relevansinya. Program Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekadar sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai motor ekonomi desa yang mampu mengelola distribusi dan pemasaran produk lokal. Jika koperasi berfungsi efektif, ia dapat memotong rantai distribusi yang panjang dan seringkali mahal.
Hal ini senada dengan pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan, percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis dari desa. Lebih lanjut, dia mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berperan sebagai lembaga produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat desa, tetapi juga sebagai penghubung program-program strategis pemerintah.
Lebih dari itu, koperasi juga bisa menjadi instrumen stabilisasi harga. Ketika desa memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat, mereka tidak mudah terdikte oleh fluktuasi pasar. Sehingga gagasan mewujudkan ekonomi desa yang berdaulat dan tidak tunduk dan mengalami ketergantungan pada ekspansi pasar modern, yang kini sebarannya sudah masuk ke pelosok-pelosok desa. Kedaulatan ekonomi berbasis desa ini penting karena sejatinya desa adalah pilar utama kedaulatan pangan nasional.
Maka dalam momentum Ramadhan tahun ini, lonjakan konsumsi yang menjadi keniscayaan, karena berangkat dari kekayaan tradisi dan budaya luhur. Akan tetapi lonjakan harga bisa dihadapi dengan menguatnya sentra ekonomi desa.
Pada akhirnya, dengan menguatnya Koperasi Desa Merah Putih isu musiman terkait lonjakan harga menjelang Ramadan bisa terjawab. Ramadan adalah momentum refleksi tentang bagaimana negara memandang desa: apakah hanya sebagai lumbung produksi, atau sebagai mitra strategis dalam membangun sistem pangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Membangun Desa, Membangun Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Dwi Lindawati
