JEMBER, Tugujatim.id – Ratusan anggota yang tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember demo di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Rabu (26/06/2024). Pendemo dari HMI Jember ini menolak soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga revisi UU Polri.
Di dalam pernyataan demonstrasi yang dilontarkan selama unjuk rasa berlangsung, menilai bahwa Tapera merupakan tabungan penderitaan rakyat dan tidak berpihak kepada masyarakat.
“Tapera bagi kami sangat signifikan untuk mengganggu kepentingan rakyat,” ujar Ketua HMI Jember Ikhlasun Malik Fajar.
Tapera yang mengharuskan para pekerja, baik di sektor formal maupun informal untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan perumahan, dinilai dapat memberatkan pekerja.
Mahasiswa HMI Jember juga juga menyoroti besaran iuran kepesertaan yang dirasa memiliki nominal cukup besar untuk Tapera. Hal tersebut sangat membebani masyarakat atau pekerja jika dibandingkan dengan upah atau gaji yang diterima para pekerja.
Tidak hanya itu, bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional, mereka juga mendesak kepada kapolres Jember untuk tes urine di lingkungan kepolisian. Upaya tersebut untuk menghentikan peredaran narkoba dan memastikan tidak adanya keterlibatan pihak kepolisian dalam penggunaan narkotika.
Ketua HMI Jember Ikhlasun Malik Fajar menjelaskan, tingkat peredaran narkoba di Kabupaten Jember masih tinggi.
“Kami sama-sama melihat narkotika yang ada di Jember masih tinggi,” ujar Ikhlasun Malik Fajar.
Di waktu yang sama, para anggota HMI Jember juga menyuarakan persoalan yang melibatkan penegak hukum melakukan kriminalisasi aktivis. Kejadian tersebut melibatkan beberapa anggota HMI di beberapa daerah yang tersebar di Indonesia ditangkap.
“Ada kawan-kawan kami yang hari ini masih ditahan di Sulawesi, kemudian di Sorong,” jelas Ikhlasun Malik Fajar.
Dia berharap agar kepala Staf Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dapat membantu mengeluarkan anggota HMI yang masih ditahan.
“Harapan kami, semua kapolres yang ada di Indonesia untuk mendesak Pak Kapolri untuk menginstruksikan agar kawan kita, saudara kita, bisa keluar dengan nyaman,” tegas Ikhlasun Malik Fajar.
Di bidang pendidikan, para demonstran berfokus menyuarakan penghentian terhadap komersialisasi pendidikan. Pemerintah diharapkan fokus pada rekonstruksi pendidikan yang memiliki kualitas tinggi dan memihak kepada rakyat.
Baca Juga: Ini Jawabannya! 5 Mitos atau Fakta Sunscreen Bisa Kurangi Risiko Kanker Kulit
“Terkait komersialisasi pendidikan, kami meminta pendidikan gratis karena ada ketimpangan yang kemudian membuat rakyat menderita dan rakyat miskin tidak bisa menerjemahkan untuk mengikuti proses pendidikan,” papar Ikhlasun Malik Fajar.
Selain itu, revisi UU Polri mendapatkan tolakan melalui aksi demo para anggota HMI Cabang Jember. Ikhlasun Malik Fajar mengkhawatirkan, revisi tersebut dapat melebarkan kewenangan. Hal tersebut justru dapat memperburuk lembaga penegak hukum.
Permasalahan tersebut mendapat tanggapan langsung dari Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi. Menurut dia, revisi UU Polri bukan wewenang pihaknya, melainkan kewenangan Mabes Polri.
“Kaitan dengan revisi undang-undang dan lain sebagainya, ini sedang diproses di pusat, itu tidak menjadi domain kami, tidak menjadi ranah kami, sehingga tidak bisa merespons apa yang adik-adik sampaikan. Tetapi, di sini ada bapak ketua DPRD yang juga mungkin bisa menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat pusat DPR RI,” ujar Bayu Pratama Gubunagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
