Rencana Pemkot Malang Jadikan Hotel Radho Jadi Safe House Ditolak 93 Persen Warga Bareng - Tugujatim.id

Rencana Pemkot Malang Jadikan Hotel Radho Jadi Safe House Ditolak 93 Persen Warga Bareng

  • Bagikan
Sosialisasi penambahan safe house baru di bekas Hotel Radho Suites di kawasan Kelurahan Bareng, Kota Malang, Jumat (23/07/2021). (Foto:Azmy/Tugu Jatim)
Sosialisasi penambahan safe house baru di bekas Hotel Radho Suites di kawasan Kelurahan Bareng, Kota Malang, Jumat (23/07/2021). (Foto:Azmy/Tugu Jatim)

MALANG, Tugujatim.id – Pemkot Malang berencana menambah safe house baru di gedung bekas Hotel Syariah Radho Suites yang berada di kawasan permukiman warga Kelurahan Bareng, Klojen, Kota Malang. Namun, rencana ini menuai penolakan warga setempat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun saat proses sosialisasi rencana ini di Balai RW 4, Jumat (23/07/2021), sebanyak 93 persen warga menolaknya. Mereka menolak dengan alasan psikis karena tempat isolasi ini ada di tengah permukiman warga.

Dalam sosialisasi itu, dihadiri Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Muarif, Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah, dan sejumlah elemen masyarakat setempat. Namun, rupanya semua perwakilan warga yang hadir menolak rencana itu.

Ketua RW 04 Kelurahan Bareng Kulon Rizki Firdaus membenarkan, mayoritas 93 persen warganya menolak kehadiran safe house ini di tengah kampung mereka.

”Itu hasil survei atau mapping yang sudah kami lakukan. Ada 93 persen warga menolak,” tegasnya.

Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah. (Foto:Azmy/Tugu Jatim)
Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah. (Foto:Azmy/Tugu Jatim)

Selanjutnya, pihaknya berharap Pemkot Malang mendengar aspirasi ini agar tidak terjadi gejolak penolakan yang lebih keras ke depannya. Terlebih, tidak ada sosialisasi yang kompleks kepada warga.

”Iya sosialisasinya kurang, jadi begitu ada kelihatan di hotel ada pembangunan, warga langsung resah. Kami tunggu dulu tindak lanjut dari pemkot, jangan sampai ini jadi paksaan terhadap warga,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah bahwa dirinya menyayangkan atas tahapan sosialisasi dan edukasi dari Pemkot Malang yang tidak maksimal.

”Kalau memang maksimal, jelas tidak mungkin ada gejolak penolakan kayak gini. Jadi, saya harap Pemkot Malang dalam melakukan sosialisasi yang baiklah,” imbaunya.

Terlepas dari itu, Rimzah sendiri sebenarnya sudah mewanti dalam program percepatan penyelesaian masalah darurat kesehatan ini sebisa mungkin menghindari konflik dengan warga.

”Jika memang ada pilihan yang lain, kenapa tidak? Kami juga sudah pernah bilang, kalau perlu manfaatkan saja gedung dewan jadi safe house daripada bingung cari tempat, akhirnya konflik dengan warga,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Jika Pemkot Malang masih berkutat seperti ini, dia melanjutkan, dikhawatirkan permasalahan lain terus bermunculan. Terbaru, kematian pasien isoman di rumah akhir-akhir ini mulai riskan terjadi.

”Jangan sampai gara-gara permasalahan kayak gini, kasus isoman meninggal di rumah semakin bertambah. Kami ini sudah masuk darurat kesehatan, jadi semua harus dipertimbangkan. Baik pemkot maupun masyarakat,” ujarnya.

  • Bagikan