SURABAYA, Tugujatim.id – Anggota DPRD Surabaya menerima aspirasi warga Banyuurip, Sawahan yang mengusulkan kawasan eks Dolly untuk dijadikan sebagai sekolah.
Hal itu diusulkan oleh warga Banyuurip kepada anggot DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo saat melakukan giat reses. Menurut warga, saat sekolah terbatas akibat sistem zonasi.
Warga merasa, sistem zonasi membuat kuota sekolah di daerah tersebut lebih terbatas karena banyaknya siswa yang mendaftar. Sementara itu, jumlahnya tidak seimbang dengan pembangunan sekolah yang ada.
Cahyo menilai, pendidikan untuk anak-anak sangatlah penting sebagai invetasi di masa depan. Sehingga pihaknya menampung aspirasi tersebut untuk digodok kembali ke meja DPRD Surabaya.
“Ini menunjukkan kepedulian tinggi warga terhadap pendidikan yang akan menentukan masa depan bangsa dan Surabaya,” katanya.
Selain itu, menurutnya kendala yang dialami oleh warga terkait kuota sekolah terbatas tak bisa lepas dari lonjakan jumlah penduduk di Kecamatan Sawahan yang meliputi Kelurahan Banyuurip, Pakis dan Putat.
Otomatis, lahan juga semakin terbatas. Untuk itu, warga ingin jika kawasan eks lokalisasi Dolly disulap menjadi sekolah SMP dan SMA sebagai salah satu solusi yang ditawarkan.
Merespons hal itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya tersebut mengatakan jika Pemkot telah melakukan kajian terkait penambahan sekolah baru di Surabaya.
“Semoga kajian dari pemerintah kota Surabaya itu mencakup sekolah negeri yang diadakan di sekitar atau di dalam Kecamatan Sawahan terutama SMP Negeri,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, SMP yang menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya diharapkan pembangunannya masuk skala prioritas.
“SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya. Kedepan diharapkan akses pendidikan semakin mudah untuk warga,” ucapnya.
Sementara itu, Cahyo juga akan meneruskan aspirasi ini ke dewan provinsi agar segera terealisasi sebab SMA menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Selain zonasi, warga juga mengeluhkan implementasi kurikulum mereka. Menurut warga, program tersebut lebih banyak menuntut peran orangtua dibanding siswa itu sendiri.
“Kami harapkan menteri pendidikan di kabinet merah putih ini mau mengkaji ulang kebijakan pendidikan, sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas anggota Komisi A DPRD Surabaya tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Izzatun Najibah
Editor: Darmadi Sasongko
