JEMBER, Tugujatim.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tengah merancang perubahan besar pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOTK) atau Restrukturisasi OPD Jember. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas di lingkungan Pemkab Jember.
Hal itu diungkap Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, yang menyatakan bahwa reformasi ini mencakup penggabungan beberapa unit kerja yang dinilai memiliki fungsi tumpang tindih.
Salah satunya, sektor kebudayaan direncanakan untuk digabungkan ke dalam Dinas Pendidikan. Sementara itu, beberapa dinas di bidang kesehatan akan disatukan guna menciptakan program yang lebih terintegrasi sesuai dengan visi dan misi Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait).
BACA JUGA: Wadul Gus E Jadi Command Center Wadahi Aspirasi Masyarakat Jember
“Jumlah OPD akan direduksi dari 31 menjadi 26 unit dan target penyelesaian perubahan ini adalah sebelum pembahasan anggaran keuangan (PAK) dimulai agar tidak mengganggu kelancaran pemerintahan,” ujar Ahmad Halim pada Senin (10/3/2025).
Ia juga menekankan bahwa penataan ulang struktur ini akan berdampak pada alokasi anggaran daerah. Berdasarkan arahan dari Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), pemerintah daerah diminta untuk melakukan realokasi dana dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan.
“Efisiensi yang kita lakukan bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan pergeseran dana dari kegiatan yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas dan rapat, menuju sektor yang benar-benar membutuhkan,” imbuhnya.
BACA JUGA: DPRD Jember Pertimbangkan Tambah Anggaran Dana untuk Perluas Cakupan Program MBG
Salah satu sasaran utama dari perubahan ini adalah peningkatan pelayanan kesehatan. Bupati terpilih menargetkan agar layanan kesehatan gratis dapat dirasakan oleh masyarakat mulai Agustus mendatang.
Untuk mendukung target tersebut, penyelesaian perubahan SOTK dipandang sebagai langkah awal yang krusial sebelum disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyesuaian anggaran keuangan.
DPRD Jember pun telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk bupati dan pimpinan partai, dengan harapan seluruh proses reformasi ini rampung sebelum akhir Juli 2025 mendatang.
BACA JUGA: Hotel Java Lotus Jember Ajukan Skema Pembayaran Tunggakan Pajak
Langkah tersebut diharapkan dapat menyelaraskan program-program prioritas dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.
“Dengan adanya restrukturisasi ini, diharapkan kinerja pemerintahan Kabupaten Jember akan semakin efisien, efektif, dan mampu memberikan layanan publik yang lebih responsif kepada warganya,” tandas Ahmad Halim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
