SURABAYA, Tugujatim.id – Persoalan mengenai sampah masih saja menjadi polemik di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur. Setelah melakukan sosialisasi dan aksi terkait pengurangan penggunaan sampah plastik di Malang, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo, kini beberapa komunitas peduli lingkungan memergoki kembali timbunan sampah ilegal di Sidoarjo.
Ketua Ecoton Prigi Arisandi menegaskan, ada timbunan sampah ilegal di Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Apalagi, Prigi menjelaskan, sampah itu mepet dengan lokasi Sungai Bungurasih atau Sungai Ketegan.
“Ada semacan dumpsite illegal di Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Menampung sampah dari beberapa desa di sekitar Kecamatan Taman, lokasi mepet dengan Sungai Bungurasih atau Sungai Ketegan,” terangnya melalui daring Rabu (26/05/2021).
Timbunan sampah ilegal itu, Prigi melanjutkan, mengakibatkan munculnya genangan air yang berbau kurang sedap tatkala terpapar air hujan. Selain itu, air lindi atau leachet yang muncul dapat mengakibatkan sampah-sampah hanyut ke sungai terdekat.
“Kondisi ini membuat leachet (air lindi yang dihasilkan dari pemaparan air hujan akibat timbunan sampah, red) dan serpihan sampah terhanyut ke sungai, sampah plastik di-open dumping (penumpukan, red) dan dibakar,” imbuhnya.
Menyikapi hal itu, Prigi menegaskan, bersama beberapa komunitas peduli lingkungan yang selalu vokal dalam menolak penggunaan sampah plastik, perlunya pengelolaan sampah yang baik, serta gemas pada limbah-limbah yang merusak lingkungan, disusunlah pernyataan sikap bersama.
“Terkait kasus dumpsite illegal yang ada di Sidoarjo tersebut, River Warrior Indonesia, Brigade Evakuasi Popok dan Komunitas Tolak Plastik sekali Pakai memberikan pernyataan sikap dan desakan pada Pemkab Sidoarjo,” jelasnya.
Penyataan Sikap Itu Berisi:
1. Memprioritaskan penanganan sampah plastik sekali pakai terutama popok, karena selama ini penanganannya insidental atau parsial. Yang dibutuhkan penanganannya terencana dan holistik melibatkan banyak pihak, tidak hanya dinas lingkungan hidup (DLH), tapi juga melibatkan dinas kesehatan (dinkes), kecamatan, dan pemdes.
2. Pemkab memberikan insentif kepada pemdes untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah di tingkat desa agar sampah tidak tertimbun liar dan akhirnya dibakar (sampah dikelola sebaik mungkin agar tidak menjadi pencemaran lingkungan, red).
3. Pemkab membuat regulasi pengurangan atau pelarangan penggunaan plastik sekali pakai seperti tas kresek botol air minum sekali pakai, sedotan, popok plastik, styrofoam, dan sachet (saat ini di Indonesia sudah ada 40 pemkab/pemkot/provinsi yang memiliki regulasi pengurangan atau pelarangan plastik sekali pakai.
4. Pemkab dan produsen sachet dan popok sekali pakai harus menyediakan kontainer khusus sampah residu (popok dan sachet masuk kategori residu yang sulit didaur ulang atau dimanfaatkan kembali sehingga menjadi tanggung jawab produsen untuk mengelola sampah residu).
5. Pemkab mendorong warga penduduk untuk melakukan pemilahan sampah (agar sampah yang tertimbun, terkumpul dan terbuang, dapat dikategorikan secara baik, rapi dan tidak tercampur aduk, hingga tercecer di berbagai lokasi, red).
Dalam aksi itu, ada beberapa hastag yang digaungkan komunitas tersebut antara lain #2021StopMakanPlastik, #BreakFreeFromPlastik, #BreakFreeFromSedotan, dan lain-lain. Komunitas tersebut melakukan aksi sembari mengenakan atribut yang berwarna serba putih.
