MOJOKERTO, Tugujatim.id – Beberapa catatan dan pertanyaan dilontarkan oleh Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Mojokerto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2025.
Catatan dan pertanyaan yang dibacakan oleh Ketua Fraksi PDIP Setia Pudji Lestari ini memuat 7 poin penting. Meliputi respon pemerintah daerah setempat terhadap kondisi makro ekonomi, baik internasional maupun nasional.
“Termasuk masih adanya ancaman terjadinya resesi ekonomi yang tentu berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Kami ingin tahu langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto untuk mengatasi persoalan perekonomian tersebut,” beber anggota fraksi PDIP Kabupaten Mojokerto Elia Joko Sambodo saat dihubungi, Kamis (24/07/2025).
Elia menambahkan, poin selanjutnya adalah sorotan terhadap terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 yang intinya meminta daerah-daerah melakukan efisiensi anggaran. Menurut Elia, hal ini berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kami meminta penjelasan tentang hasil dan dampak dari pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut,” imbuh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto tersebut.
BACA JUGA: Segini Catatan Defisit Dalam Raperda APBD Mojokerto 2025
Catatan selanjutnya muncul soal target pertumbuhan ekonomi daerah yang justru turun bila dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi pada APBD Induk Tahun 2025. Hal ini dipandang penting mengingat penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki dampak signifikan langsung terhadap penurunan daya beli masyarakat.
“Juga berdampak pada peningkatan pengangguran, peningkatan jumlah keluarga miskin, dan sebagainya. Kami juga ingin tahu langkah pemerintah daerah mengatasi persoalan tersebut,” tandas Elia.
Masih rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah juga tak luput dari sorotan. Meski pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dari jumlah total Pendapatan Asli Daerah, namun hal tersebut disebabkan oleh perubahan kebijakan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang opsen Pajak Kendaraan Bermotor.
“Kami belum melihat kontribusi signifikan dari jenis pajak daerah lain seperti pajak hotel, restoran, dan lainnya. Termasuk upaya peningkatan pendapatan (asli daerah) dari sektor pajak daerah,” tutur Elia.
BACA JUGA: Hearing dengan DPRD Mojokerto, RSUD RA Basoeni Telah Hentikan Iuran Jasa Pelayanan
Selanjutnya, sorotan juga muncul terhadap belanja daerah yang semakin tinggi yakni tembus Rp2,9 triliun lebih. Sebab sebelum pembahasan P-APBD 2025, belanja daerah mencapai Rp2,8 triliun lebih. “Ada penambahan Rp155 miliar lebih, padahal sedang terjadi efisiensi anggaran,” urai Elia.
Belanja hibah juga mengalami kenaikan walau tidak signifikan yakni sebesar 12%. Meski demikian, fraksi PDIP menuntut pengelolaan dana hibah dilakukan secara transparan dan taat aturan. “Harus dijelaskan secara rinci terutama peruntukannya untuk apa,” ujar Elia.
Poin terakhir, meski terjadi kenaikan belanja daerah, namun Fraksi PDIP Kabupaten Mojokerto melihat belanja daerah masih didominasi belanja operasi sebesar 67% terutama belanja pegawai. Sementara, belanja modal masih sangat minim dengan prosentase sebesar 8,31%.
“Padahal sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan ekonomi daerah. Kami minta rasionalisasi belanja tersebut,” tutup Elia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Darmadi Sasongko
