MALANG, Tugujatim.id – Inspektorat Kabupaten Malang menilai Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang tidak cermat dalam memahami klausul prosedur bantuan keuangan untuk bansos dari BPBD Provinsi Jatim. Penilaian itu ungkapkan lantaran Dinsos telah menganggarkan ulang biaya pengemasan dan distribusi bansos tersebut dalam APBD Kabupaten Malang.
“Jadi Dinsos (Kabupaten Malang, red) kurang cermat dan teliti dalam memahami kerja sama atau prosedur bantuan keuangan dari provinsi itu. Sehingga dia masih menganggarkan dan itu dikeluarkan, ya tidak bisa. Makanya harus dikembalikan,” ujar Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, Selasa (31/8/2021).
Dalam hal ini, Dinsos Kabupaten Malang ditunjuk menjadi dinas pelaksana teknis dalam mengeksekusi dana bantuan keuangan untuk bansos dari BPBD Provinsi Jatim di 2020 lalu senilai Rp 30 milyar dengan sasaran 50 ribu Kartu Kelurga (KK).
Berdasarkan kacamata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Diah mengatakan bahwa biaya pengemasan dan distribusi bansos senilai Rp 862 juta itu sudah termasuk dalam bantuan keuangan senilai Rp 30 miliar dari BPBD Jatim tersebut.
“Nah Dinsos kemarin menurut analisanya BPK, dia masih menganggarkan lagi yang itu sumbernya APBD. Sehingga menurut BPK tidak boleh karena di MOU yang telah ditandatangani itu menyebutkan bahwa bantuan keuangan dari Provinsi itu sudah menyebutkan sudah termasuk biaya packaging dan distribusi,” bebernya.
Diah mengatakan bahwa Dinsos Kabupaten Malang telah melakukan kesalahan administratif dan kesalahan ketidak telitian yang mengakibatkan kelebihan bayar senilai Rp 862 juta.
“Namun dana itu sudah dikembalikan, jadi Dinsos menarik dana dari penyedia kemudian disetorkan ke Kas Daerah nilainya Rp 862 juta. Itu dikembalikan bertahap sekitar 4 atau 5 kali dalam waktu sebelum 60 hari,” ucapnya.
Diah mengaku telah mewanti wanti Dinsos Kabupaten Malang agar lebih berhati hati dalam mengeksekusi program kerjanya. Dia juga berpesan agar Dinsos memahami peraturan dahulu sebelum mengeksekusi. Kemudian menanyakan atau mendiskusikan dahulu hal hal yang belum dipahami sebelum mengeksekusi suatu program.
“Kami sudah mewanti wanti Dinsos ini di dalam melaksanakan eksekusi sebagai dinas teknis, tentu selama pamdemi berjalan ini kan juga akan banyak mengeksekusi terkait bantuan bantuan krusial lainnya,” ujarnya.
“Kalau itu hanya kesalahan administrasi saja tidak masalah, tapi kalau kesalahan administrasi berdampak pada pengembalian apalagi ini berdampak pada yang lain yang mengakibatkan kerugian daerah ya harus hati hati. Kalau ada konsekuensinya harus menarik kembali ya harus ditarik,” imbuhnya.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Malang juga telah menilai Dinsos Kabupaten Malang takut menggulirkan program program bansos lainnya usai BPK menemukan ketidak sesuaian tersebut. Dimana pada penganggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Kabupaten Malang pada September 2021 nanti, Dinsos Kabupaten Malang belum mengajukan anggaran.
“Harusnya tidak boleh takut, karena pengalaman adalah guru yang baik. Kalau kurang paham ya bertanya dan koordinasi, ada Sekda, Bupati, Bapenda, Inspektorat, BKAD dan lainnya,” ucapnya.
“Kita ini corporate besar dimana didalamnya ada Bupati, kita sebagai OPD adalah sub sub corporate yang harusnya bisa menggalang persatuan didalam menggulirkan program programnya Pemda. Supaya tidak dibuli sama masyarakat dan teman teman,” tutupnya.
BPK Temukan Selisih Bansos Penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang Sebesar Rp 862 Juta
