Serapan Anggaran DPKPP Kota Batu Rendah, Masih Di Angka 1 Persen - Tugujatim.id

Serapan Anggaran DPKPP Kota Batu Rendah, Masih Di Angka 1 Persen

  • Bagikan
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso memberikan penjelasan atas konsep konsep pembangunan wisata Kota Batu. (Foto: M Sholeh/Tugu Malang/Tugu Jatim)
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso (Foto: Diskominfo Kota Batu)

BATU, Tugujatim.id – Penyerapan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu tahun 2021 masih sangat minim, yakni hanya berkisar 1,05 persen dengan total Rp 684,7 juta. Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu telah menganggarkan anggaran belanja OPD tersebut sebesar Rp 65,3 miliar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso. Di mana penyerapan anggaran yang rendah tersebut pada kegiatan pengadaan barang dan jasa APBD 2021 Kota Batu pada triwulan pertama.

Punjul, menyebut bahwa masih rendahnya penyerapan anggaran dari APBD Kota Batu karena pihaknya masih harus banyak menyesuaikan dengan kebijakan baru dari pemerintah pusat.

Sebagai informasi, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres itu memaksa seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menyesuaikan diri dalam menyusun kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Termasuk Pemerintah Kota Batu yang saat ini tengah berupaya menyinkronkan kebijakan yang baru ditetapkan pada 2 Februari 2021 itu. Upaya penyesuaian itu lantas membuat serapan anggaran belanja daerah terkait pengadaan barang dan jasa Pemkot Batu masih rendah.

Menanggapi hal itu, Plt. Kepala DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto menuturkan, rendahnya serapan anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa di DPKPP Kota Batu lantaran memang masih mempelajari perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang baru.

“Memang masih rendah. Ini karena masih menyinkronkan aturan barang dan jasa yang baru. Selain itu untuk lelang baru dimulai pada bulan depan. Belum lagi, ada proyek yang belum terbayar karena adanya keterlambatan pihak ketiga dalam pengerjaan proyek,” paparnya.

Dia mencontohkan, pembangunan hanggar pemadam kebakaran di Balai Kota Among Tani Batu yang menganggarkan Rp 3,5 milyar dari APBD 2020. Akibat molornya pembangunan itu, sisa pembayaran harus dilakukan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022. (M Sholeh/gg)

  • Bagikan