TUBAN, Tugujatim.id – Serapan anggaran Pemkab Tuban hingga jelang akhir tahun 2025 baru 65 Persen. Meski demikian, tetap optimistis target serapan akan tembus 80 Persen – 90 persen pada akhir tahun.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky mengatakan terus memacu percepatan realisasi anggaran dan optimis dengan target yang diharapkan pada tahun 2025.
“Biasanya proses realisasi memang banyak terjadi di akhir tahun. Pembayaran kegiatan juga dilakukan menjelang tutup buku. Insyaallah sebelum tanggal 25 Desember semuanya bisa selesai, dan serapan anggaran bisa di atas 80 persen,” ujar Bupati Lindra.
Menurutnya, capaian serapan yang belum maksimal bukan berarti pelaksanaan program tersendat. Sebagian besar kegiatan masih dalam tahap penyelesaian administrasi dan pembayaran akhir.
Terlebih, beberapa proyek fisik dan pengadaan memang dijadwalkan rampung pada triwulan terakhir tahun anggaran.
“Ini masih proses realisasi. Banyak kegiatan yang sudah berjalan dan tinggal penyelesaian administrasi. Jadi optimis bisa naik signifikan di akhir tahun,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Mas Lindra itu menambahkan, Pemkab Tuban kini juga tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kondisi fiskal daerah tahun depan.
Sebab, pemerintah pusat telah memproyeksikan adanya penurunan dana transfer ke daerah secara signifikan pada tahun 2026.
“Makanya kami mencadangkan sekitar Rp179 miliar agar fiskal kita tetap kuat. Selain itu, kami juga mengoreksi beberapa program tahun 2025 supaya lebih efisien dan bisa diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” terang Mas Lindra.
Salah satu fokus koreksi anggaran berada pada pos belanja pegawai. Bupati muda ini menegaskan, Pemkab Tuban berkomitmen tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga alih daya.
“Saya sudah sepakat dengan Pak Wakil Bupati dan seluruh jajaran, tidak akan ada PHK massal. Justru kita akomodir agar tetap bisa bekerja dengan tenang. Karena bagi kami, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Lindra menilai, menjaga stabilitas tenaga kerja dan meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
“Yang kita jaga bukan hanya serapan anggaran, tapi juga kualitas pelayanan. ASN kita harus punya daya saing dan semangat tinggi agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” imbuh lulusan Sarjana Ekonomi Unair Surabaya ini.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban ini juga menekankan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tuban diminta untuk terus mempercepat pelaksanaan kegiatan, memastikan tidak ada dana yang mengendap, serta memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Yang penting kegiatan tetap berjalan, pelayanan tetap baik, dan pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat. Target kami jelas, serapan anggaran minimal 80 persen, kalau bisa sampai 90 persen itu lebih baik,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Penulis: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
