MALANG, Tugujatim.id – Perolehan pajak Kabupaten Malang 2023 sangat fantastis atau menyumbang separo Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.
PAD Kabupaten Malang 2023 sebesar Rp1,035 triliun. Dari sektor pajak saja, menyumbang senilai Rp456 miliar atau mencapai 95,68 persen dari target Rp476 miliar.
“Kami bersyukur bisa memperoleh capaian yang luar biasa. Tentu ini kerja tim kami dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr Made Arya Wedhantara kepada Tugujatim.id, pada Rabu (3/1/2024).
Adapun rincian perolehan dari sektor pajak yaitu pendapatan pajak hotel senilai Rp7,3 miliar, restoran Rp18,3 miliar, hiburan Rp10,7 miliar, reklame Rp4,9 miliar, PPJ Rp101 miliar, MBLB Rp985 juta, parkir Rp2 miliar, air tanah Rp2,5 miliar, PBB Rp125 miliar, dan BPHTB Rp182 miliar.
Target perolehan Bapenda Kabupaten Malang setiap tahun terus meningkat. Hal itu seiring dengan meningkatnya pendapatan perolehan secara signifikan.
Dari data tahun 2020 dengan target Rp213,5 miliar, perolehan sebesar Rp280,3 miliar. 2021 dengan target Rp322,2 miliar, perolehan sebesar Rp312,6 miliar. 2022 dengan target Rp419,4 miliar, perolehan sebesar Rp404,2 miliar. Dan 2023 dengan target Rp476 miliar, perolehan sebesar Rp456 miliar.
Keberhasilan Proses Peningkatan Perolehan Pajak
Made Arya menyatakan, Bapenda Kabupaten Malang memilih pendekatan persuasif untuk meraih perolehan pajak. Sosialisasi yang digenjot sejak 2021 terus memupuk kesadaran masyarakat akan membayar pajak.
“Kami sampaikan soal hak dan kewajiban masyarakat wajib pajak. Karena dari pembayaran pajak masyarakat, kontribusinya sangat besar sekali untuk pembangunan masyarakat secara berkelanjutan,” ucapnya.
Dari hasil perolehan pajak yang masuk PAD, disalurkan untuk Anggaran Dana Desa (ADD), jalan, jembatan, akses layanan umum atau publik, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Yang semua itu, menurut Made Arya, kembali manfaatnya kepada masyarakat.
Made Arya menambahkan, saat ini pihaknya cukup tenang untuk mengkampanyekan pajak. Masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. “Prestasi tentu bukan hanya angka ya, tapi keberhasilan tim kami menyadarkan masyarakat wajib pajak akan kewajibannya terhadap pembangunan masyarakat dan daerahnya,” ujarnya.
Kesuksesan program Bapenda Menyapa Warga (BMW), menurut Made Arya, mendapat respons bagus dari masyarakat. BMW dinilai memberikan kemudahan pelayanan, percepatan pelayanan, dan transparansi informasi soal pajak, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk segera membayarkan pajaknya setelah paham betul manfaat dari membayar pajak.
Doktor Kebijakan Publik Universitas Merdeka Malang itu menyebut, salah satu penekanan Bapenda Kabupaten Malang soal kewajiban pajak adalah transparansi instansi di semua aspek.
Wajib pajak bisa melihat langsung data pajak secara realtime di aplikasi SIPANJI. Hal ini, kata Made Arya, sangat membantu wajib pajak dalam banyak hal, termasuk data valid soal pembayaran.
“Kami harus transparan dulu, tim kami, dan secara umum Bapenda. Ini agar masyarakat mengerti bagaimana kami bekerja secara profesional dan disiplin. Sehingga menghilangkan kesan di masyarakat, pajak yang mereka bayar tidak tahu ke mana hasilnya. Jadi kami utamakan transparansi,” imbuhnya.
Selain itu, Bapenda Kabupaten Malang, kata Made Arya, terus menambah kanal-kanal atau saluran pembayaran pajak. Hal itu untuk mempermudah masyarakat melakukan administrasi. Mudahnya pelayanan pembayaran pajak juga menjadi hal utama yang diperhatikan Bapenda Kabupaten Malang.
Saat ini, pihaknya juga terus melakukan sinkronisasi, validasi, dan verifikasi data administratif para WP di Kabupaten Malang.
“Mudahnya pelayanan itu kewajiban kami. Jadi saya minta kepada teman-teman tim Bapenda untuk membantu memudahkan setiap administrasi urusan pajak,” ujarnya.
Program-Program Terbaik Bapenda Kabupaten Malang
Bapenda Kabupaten Malang menggalakkan program-program inovatif terus dijalankan. Seperti BMW yang manfaatnya sangat terasa, begitu kata Made Arya. Karena dengan langsung bertemunya tim Bapenda dan wajib pajak, maka wajib pajak mendapatkan informasi langsung dan transparan.
Mudahnya pelayanan saat BMW, kata Made Arya, juga menjadi andalan masyarakat. Misalnya untuk urusan balik nama PBB baru, langsung jadi di hari itu juga, di tempat itu juga.
BMW sendiri masih menjangkau 36 desa di Kabupaten Malang. Namun hasilnya, Made Arya menyebut sangat signifikan. Program tersebut akan terus digenjot di 2024.
“Ini menjadi sebuah optimisme di awal tahun 2024 untuk melangkah dengan disiplin. Kesadaran wajib pajak untuk ikut mensukseskan program menjadi semangat kami. Mereka sudah tidak lagi pakai ilegal seperti calo, karena kami langsung beri kemudahan dan kenyamanan,” terangnya.
BMW ini, kata Made Arya, juga sangat membantu tim Bapenda Kabupaten Malang melakukan validasi data wajib pajak yang migrasi sejak 2014. “Jadi selain sosialisasi, BMW sangat membantu kami melakukan validasi tunggakan wajib pajak sejak 2023 lalu,” tandasnya.
Data Bapenda Kabupaten Malang menyebutkan, tunggakan pajak dari 2023 hingga 2014 senilai Rp110 miliar. Saat ini, tunggakan pajak tersebut berangsur-angsur terbayar hingga menyisakan Rp79 miliar. “Tugas kami yang berat salah satunya menuntaskan tunggakan pajak,” tambahnya.
Selain BMW, ada juga program Bapenda Masuk Sekolah (BMS). Selama ini, Made Arya dan tim masuk ke sekolah-sekolah dasar (SD) untuk mengkampanyekan bayar pajak. “Kami bermain bersama anak-anak SD. Tapi otomatis mereka juga bercerita kepada orang tua yang menjadi wajib pajak. Selain juga kami ingin mengedukasi manfaat pajak sejak usia dini,” pungkasnya.(ads)
Reporter: Fajrus Sidiq
Editor: Lizya Kristanti
