MALANG, Tugujatim.id – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang turun dikhawatirkan oleh anggota DPRD Kota Malang. Anggota dewan menyebutkan bahwa hal tersebut cukup mengkhawatirkan, utamanya bagi pegawai yang berada di bagian pemerintahan.
Jika hal itu tidak kunjung membaik, besar kemungkinan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang gagal memberi gaji pada pegawai.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan bahwa target PAD di Kota Malang lebih rendah daripada pendapatan transfer. Pasalnya, dengan selisih atau defisit antara PAD dan pendapatan transfer sekitar Rp500 miliar, dengan defisit tersebut artinya postur APBD Kota Malang masih belum dapat dibilang mandiri.
“Untuk kebutuhan mandiri tentu butuh proses kenaikan bertahap. Pendapatan transfer Rp1,3 triliun sekian, terus PAD kita hanya di angka Rp813 miliar sekian. Artinya, masih ada defisit dari pendapatan transfer dan PAD kita di angka Rp500 miliar sekian,” ujar Made, pada Kamis (9/11/2023).
Sebagai informasi, Pemkot Malang telah menargetkan penerimaan pendapatan daerah pada 2024 mencapai Rp2.160.547.825.583. Hal itu terbagi untuk PAD sebesar Rp813.740.836.360. Serta pendapatan transfer sebesar Rp1.346.806.989.223.
“Tadi kita melihat dari sisi pendapatan masih bisa di PAD Rp813 miliar sekian, masih akan kita kejar untuk dioptimalkan kenaikannya. Karena kita melihat ternyata APBD (PAD) kita belum sehat karena kita lebih kecil dari pendapatan transfer,” lanjut dia.
Postur belanja daerah Kota Malang juga terbilang tinggi. Diketahui, alokasi belanja daerah Kota Malang sebesar Rp2.358.588.674.540. Terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 2.170.322.826.007, belanja modal sebesar Rp 178.528.617.539 serta belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp 9.737.230.994.
Made berharap, PAD di Kota Malang bisa memenuhi gaji belanja pegawai, meski jumlah belanja pegawai masih lebih besar daripada PAD. Karena besar kemungkinan pegawai tidak bisa mendapatkan gaji.
“Sekarang lebih besar belanja pegawai dari PAD. Artinya kalau ada apa-apa di pusat, belanja pegawai kita, pegawai kita gak gajian. Ini jangan sampai. Padahal belanja pegawai kaitannya sama pelayanan publik,” ujarnya.
Namun, Made berharap hal itu tidak terjadi, karena kondisi tersebut akan memancing sorotan publik. Untuk itulah dalam hal ini, DPRD Kota Malang akan tetap berupaya mengoptimalkan apa yang telah menjadi potensi PAD.
“Nanti akan jadi sorotan kami di hearing dan di saat pembahasan Banggar dengan TAPD. Kami akan lihat terutama OPD penghasil akan kami genjot lagi. Kita lihat dari angka yang tadi, dicermati masih berada di angka aman. Bukan di angka pesimis dan bukan di angka optimis,” Made memungkasi.(ads)
Reporter: Yona Arianto
Editor: Lizya Kristanti
