Tegakkan Perda, Pemkot Jalin MoU dengan Kejari Kota Batu

  • Bagikan
Penandatanganan kerja sama penegakan perda di Balai Kota Among Tani Kota Batu (Foto: Diskominfo Kota Batu/Tugu Jatim)
Penandatanganan kerja sama penegakan perda di Balai Kota Among Tani Kota Batu (Foto: Diskominfo Kota Batu/Tugu Jatim)

BATU, Tugujatim.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tengah berupaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah Kota Batu. Salah satunya dengan penandatanganan kerja sama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu di Balai Kota Among Tani, Senin (12/04/2021).

Jalinan kerja sama itu berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara. Kerja sama tersebut dilakukan juga demi mengoptimalkan pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Batu.

Sumbangan Kemanusiaan Gempa Malang
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko foto bersama usai tanda tangan kerja sama. (Foto: Sholeh/Tugu Jatim)
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko foto bersama usai tanda tangan kerja sama. (Foto: Sholeh/Tugu Jatim)

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menuturkan, dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Perda Kota Batu. Dengan demikian, roda pemerintahan Kota Batu dapat berjalan dengan baik.

“Saya harap perjanjian ini akan berjalan dengan baik sehingga membuat Kota Batu lebih kondusif dan tertata rapi,” tuturnya.

Kajari Kota Batu Supriyanto menambahkan, kerja sama tersebut sangat penting demi memaksimalkan pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Batu.

Foto bersama usai pelaksanaa tanda tangan kerja sama antara Pemkot Batu dan Kejari Kota Batu. (Foto: Sholeh/Tugu Jatim)
Foto bersama usai pelaksanaa tanda tangan kerja sama antara Pemkot Batu dan Kejari Kota Batu. (Foto: Sholeh/Tugu Jatim)

“Tugas satpol PP di antaranya menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Batu M. Nur Adhim menuturkan, kerja sama tersebut dapat menjadi pedoman satpol PP dalam melakukan penegakan perda.

“Selama ini kami melaksanakan kegiatan penindakan, baik itu secara yustisi maupun non yustisi, yang di dalam pelaksanaannya sering kali kami digugat secara perdata,” ungkapnya.

“Maka dari itu, MoU ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi pendampingan kegiatan yang dilakukan satpol PP,” imbuhnya.

  • Bagikan