SURABAYA, Tugujatim.id – Pengendalian inflasi pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia meluncurkan gerakan Digitalisasi dan Inovasi Budaya Pertanian (Digdaya), Amankan Distribusi Pangan Strategis (Amukti), serta Pembiayaan Inklusif Pelaku Usaha Pangan (Palapa) di Ballroom Grand City, Kota Surabaya, Jumat (17/03/2023).
“Melalui Digdaya, ada berbagai program yakni Program Digital Farming Jawa Timur, Program 100 persen Green House, implementasi penggunaan pupuk organik dan agen hayati, bantuan alsintan dan saprotan untuk mendukung program mekanisme pertanian, serta program kemandirian ekonomi pesantren,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung pada Jumat (17/03/2023).
Untuk diketahui, Aman Distribusi Pangan Strategis atau Amukti merupakan program yang berisikan tentang pendistribusian sembako murah bersama QRIS, digitalisasi rantai pasok pangan, dan operasi pasar serta ada kesepakatan kerja sama perdagangan intra mitra Jatim dan antar provinsi.
“Lalu untuk Pembiayaan Inklusif Pelaku Usaha Pangan (Palapa) juga ada berbagai program. Mulai dari pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), subsidi bunga pinjaman melalui Program Kredit Sejahtera (Prokesra), dan Program Kredit Pertanian Jatim (PKPJ),” ucap Juda Agung.
Kegiatan program digitalisasi tersebut dicanangkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Nah, GNPIP sudah berjalan sejak 2022. Ada tiga hal utama yang penting untuk dicatat. Pertama, perlunya inovasi budi daya dan digitalisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas pangan, distribusi pangan yang efisien, dan akses pembiayaan pelaku usaha pangan serta pemanfaatan digitalisasi melihat kesiapan adopsi teknologi di Jawa.
Menggunakan istilah dengan unsur Majapahit, Pemprov Jatim dan Bank Indonesia ingin berkomitmen membawa semangat Majapahit untuk membangun kedaulatan pangan bagi bangsa dan negara. Jadi, peran strategis ketahanan pangan yang continue perlu dibangun dengan kerja keras serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.
Sementara itu, kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Sebab, pengendalian pangan inflasi pangan juga menjadi fokus utama pemerintah pusat saat ini.
“Presiden Jokowi memerintahkan untuk konsolidasi terhadap petani-petani kecil perorangan ini dalam skala ekonomi kecil maupun koperasi. Nah, koperasi ini nantinya akan menjadi Off Taker Agregator Product dan sebagai konsolidator untuk para petani,” kata Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki.
Teten juga mengatakan bahwa korporatisasi petani dianggap sebagai hal yang urgen. Sebab, hasil pertanian Indonesia saat ini masih mengandalkan teknologi sederhana yang bergantung dengan alam.
Padahal, sektor pertanian sangat berpengaruh pada lajunya inflasi pangan. Selain itu, permasalahan lain yang sering dihadapi petani Indonesia yakni keterbatasan biaya produksi. Sehingga memengaruhi proses produktivitas pangan.
“Korporatisasi petani ini nantinya akan didukung dengan sistem pembiayaan free financing. Jadi, ada kepastian harga dan market kepada para petani,” ujar Teten.
Dia berharap, sinergi, kerja sama, atau kolaborasi antar sektor pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan kuat. Jadi, implementasi kebijakan dan program pemberdayaan KUMKM dapat berdampak pada pengendalian inflasi pangan daerah maupun nasional.
