MADIUN, Tugujatim.id – Program laptop gratis tahap dua terpaksa terhenti di tengah jalan. Pemerintah Kota Madiun menolak semua laptop lantaran terdapat ketidaksesuaian barang dengan kontrak.
Seharunya, laptop hasil pengadaan tahun anggaran 2021 itu bermerk Axioo Mybook Pro G5 (8H9) dengan memori DDR4. Nyatanya, barang yang datang hanya dilengkapi dengan memori DDR3. Tak mau mengambil resiko, 4.880 unit laptop yang sejatinya sudah tiba di Kota Madiun itu akhirnya ditolak.
“Untuk laptop tahap dua sejatinya semua laptop sudah datang dan sudah kita lakukan pengecekan dengan menggandeng dari Politeknik Negeri Madiun (PNM). Laptop berfungsi dengan baik tetapi ada ketidaksesuaian dengan kontrak. Sehingga sesuai aturan e-purchasing (e-katalog), kami harus menolak,’’ kata Noor Aflah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan laptop jilid II tersebut, Selasa (4/1/2022).
Karenanya, program laptop yang sejatinya bisa didistribusikan kepada siswa pada bulan ini terpaksa batal. Pemerintah tidak mau mengambil resiko jika kemudian anak-anak atau pihak-pihak sekolah harus terlibat karena permasalahan pengadaan laptop yang tentu akan menjadi barang bukti. Karena itu, langkah penolakan dilakukan dengan resiko progam laptop tahun anggaran 2021 tersebut juga batal dilaksanakan.
‘’Yang jelas tidak bisa diteruskan. Kalaupun pihak penyedia bersedia mengganti, waktunya juga sudah tidak memungkinkan,’’ jelasnya.
Surat penolakan tersebut sudah dikirim kepada PT PINS Indonesia selaku penyedia secara email pada 31 Desember 2021 lalu. Sedangkan surat secara fisik sudah diterima beberapa waktu lalu. Aflah mengaku pihak penyedia juga telah merespon dan berharap barang tetap diterima dengan penyesuaian harga.
Namun, pihaknya tidak bisa melakukan hal tersebut karena penentuan harga hanya bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP).
‘’Secara proses untuk anak sekolah laptop ini memang tidak ada masalah. Tetapi karena ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ya harus sesuai benar. Apalagi dalam kasus ini ada penurunan spesifikasi atau downgrade,’’ terangnya.
Bahkan, pihaknya juga akan menempuh langkah hukum jika diperlukan. Pemerintah Kota Madiun setidaknya dirugikan secara immaterial lantaran ketidaksesuaian ini. Program yang seharusnya sudah berjalan menjadi tertunda. Selain itu, juga mempengaruhi penyerapan anggaran karena barang tersebut tidak terbayar.
‘’Kerugian secara material memang tidak ada karena barang tidak kita bayar sama sekali dan kita kembalikan semuanya. Tetapi secara immaterial kita tetap dirugikan. Karena kita masih akan mengadakan rapat dengan pihak terkait termasuk dari kejaksaan sebagai pengacara negara untuk menentukan apakah perlu mengambil langkah hukum atau lainnya,’’ ungkapnya.
Seperti diberitakan, Pemerintah Kota Madiun kembali melakukan pengadaan laptop untuk fasilitas belajar siswa dan guru pada tahun anggaran 2021.
PT PINS Indonesia terpilih menjadi penyedia pengadaan laptop jilid II tersebut sebanyak 4.880 unit. PT PINS merupakan anak perusahaan PT Telkom yang tak lain salah satu BUMN.
Pengadaan dilakukan secara e-katalog. Laptop kali ini bermerk Axioo Mybook Pro G5 (8H9) dengan spesifikasi Intel Core i3-6157U, 8GB DDR4, 1TB HDD, layar 14 inch FHD, Wi-Fi, bluetooth, OS windows 10, office open source, tas, garansi 3/3/3. Artinya, garansi 3 tahun untuk sparepart, 3 tahun labour, dan 3 tahun onsite. Namun, semua barang yang dikirim memiliki memori DDR3.
Pemerintah Kota Madiun mengambil langkah tegas dengan menolak barang tersebut karena terjadi ketidaksesuaian.
‘’Yang jelas anggaran tidak bisa digunakan. Kalaupun di tahun ini akan dilakukan bisanya di APBD perubahan nanti. Itu pun prosesnya harus dimulai lagi dari awal. Kita juga akan berkonsultasi dengan kementerian keuangan mengingat anggaran ini berangkat dari Dana Insentif Daerah (DID),’’ pungkasnya.
Terpisah dalam rilis yang disampaikan, Selasa (4/1/2022) di Balaikota, Walikota Madiun, Maidi mengatakan bahwa ribuan laptop rencananya akan dibagikan kepada siswa SDN kelas 5 dan siswa SMPN Kelas 8 tahun ajaran 2021/2022 terpaksa batal.
Anggaran pembelian yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021 senilai Rp.35.721.600.000 tersebut secara administrasi tidak sesuai pesanan.
“Sehingga Pemerintah Kota Madiun terpaksa menolak,” tegas Maidi.
