TUBAN, Tugujatim.id – Kabupaten Tuban di Jawa Timur meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya di 2023 ini. Predikat itu diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) di momentum Hari Anak Nasional 2023.
Capaian tersebut mendapat respons dari berbagai pihak. Salah satunya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe.
Direktur LBH KP Ronggolawe, Nunuk Fauziyah menjelaskan bahwa KLA merupakan kota/kabupaten yang memberikan prioritas dan perhatian khusus pada hak-hak anak serta mampu memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial anak secara maksimal yang ditandai dengan adanya lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak.
“Juga mampu memberikan pendidikan yang berkualitas, bisa memenuhi kebutuhan dasar anak, memiliki infrastruktur yang ramah anak, dan partisipasi aktif anak dalam kebijakan publik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup anak-anak,” jelasnya.
Dengan begitu, kata dia, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, merasa dihargai, serta dapat berpartisipasi secara aktif dan terhindar dari segala macam unsur kekerasan fisik, seksual, penelantaran, dan pisikologis.
“Kami sangat berharap Bupati Tuban, terutama dinsos sebagai leading sector yang berperan aktif menghantarkan Kabupaten Tuban mendapatkan pengakuan KLA dari Kementerian KPPA, bukanlah hanya sekedar mengejar penghargaan sehingga kerja-kerjanya yang hanya disibukkan koordinasi antar dinas untuk input data penilaian KLA,” ucapnya.
Tambah dia, KLA merupakan mandat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menjadi Rencana Aksi Nasional untuk memenuhi hak-hak anak di seluruh daerah di Indonesia.
“Harusnya secara subtansi bisa disadari dengan sungguh-sungguh sehingga bupati dan jajaran dinas serta pelibatan unsur yang lain seperti forum anak, dunia usaha, dan lembaga masyarakat sipil yang konsentrasi pada perlindungan dan pemberdayaan anak bisa duduk bersama untuk membahas tentang capaian lima kluster dan 24 indikator KLA,” ucapnya.
“Dengan dimulai pertanyaan kritisnya, yaitu apakah lima kluster dan 24 indikator tersebut sudah realisasi apa belum? Jika sudah, bisa diukur melalui indikator perubahan. Namun jika belum, kendalanya apa saja?” imbuhnya.
Setelah itu, tambah dia, membuat platform mekanisme pelaksanaan, anggaran, pengawasan, evaluasi, monitoring dan renca kerja lanjutan. Kemudian mengukur indikator perubahan dari dampak positif yang ditimbulkan.
“Jika tahapan tersebut dilakukan maka penghargaan KLA bukan menjadi kesenangan dan kepuasan dinas, kemudian memberikan kesan asal mas bupati bangga dan senang,” ucapnya.
“Bangga dan senangnya bupati saat menerima penghargaan KLA kategori Nindya bisa menjadi manipulatif, sebab pada kenyataannya data diska (dispensasi nikah) tahun 2022 sebanyak 516 yang dikabulkan oleh PA (Pengadilan Agama). Artinya, ada 516 anak yang putus sekolah dan usia anak yang melahirkan anak, ini yang menyebabkan indikator terjadinya stunting terhadap anak masih sangat tinggi,” jelasnya.
Kata dia, angka stunting di Tuban sangat tinggi, yakni 25,1 persen. Angka itu melampaui angka stunting Provinsi Jawa Timur yang 23,5 persen dan angka stunting nasional 24,4 persen.
Selain itu, tambah dia, sebanyak 2.648 pasangan yang berpisah di PA Tuban rata-rata karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan menikah di usia anak
Belum lagi kasus kekerasan seksual terhadap anak, yakni 20 perkara di 2023. “Belum lagi kasus-kasus anak-anak yang lain yang tidak dilaporkan ke LBH KP Ronggolawe,” ucapnya.
Ia juga menyoroti infrastruktur yang ramah terhadap disabilitas dan anggaran khusus untuk Forum Anak yang belum maksimal.
“Perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin Nomor 22 Tahun 2019 juga belum adanya perbup. Sedangkan rata-rata anak yang berhadapan dengan hukum dari keluarga yang tidak mampu. P2TP2A yang dilahirkan Pemkab Tuban hampir tiga tahun ini mandul, yang semula sangat progresif dalam pendampingan anak,” ucapnya.
Selain itu, tambah dia, Forum Anak yang menjadi barometer alat yang digunakan untuk mengukur KLA juga terabaikan.
“Untuk itu, demi kepentingan terbaik tumbuh kembang anak-anak di Tuban dan mendorong KLA yang tidak manipulatif, kami berharap bupati segera melakukan evaluasi pelaksanaan aksi konkrit KLA,” pungkasnya.
Reporter: Rochim
Editor: Lizya Kristanti
