TUBAN, Tugujatim.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban menggelar koordinasi dan evaluasi bersama media di Kabupaten Tuban. Sebanyak 20 media hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (6/12/2021) di Kantor Bawaslu ini.
Acara tersebut menerapkan protokol kesehatan ketat dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, serta menjaga jarak duduk peserta rapat.
Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Bawaslu Tuban, M Arifin, dalam penyampaiannya mengucapkan terima kasih atas partisipasi media dalam mengawal berbagai pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Tuban.
Arifin berharap bisa terus bekerjasama dengan media untuk pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah ke depannya.
“Media merupakan mitra strategis kami dalam proses pengawasan Bawaslu Tuban,” ungkap Arifin.
Selain itu, dia juga memaparkan hasil kinerja Bawaslu pada Tahun 2021. Mulai dari pengawasan data pemilih berkelanjutan, program penguatan kelembagaan sampai dengan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).
Selain Program SKPP, Bawaslu Tuban juga melaksanakan penguatan kelembagaan. Mulai dari koordinasi dengan sekolah MA AL-Falah Bangilan, pendidikan pengawas partisipatif di Unirow dan pembinaan bersama dengan pemantau Pemilu.
“Selain banyaknya kegiatan itu, kita juga melaksanakan pengawasan data pemilih berkelanjutan setiap bulannya,” ungkap pria asal Kecamatan Semanding tersebut.
Di tempat yang sama komisioner KPU Tuban, Moh Nurokhib, yang juga sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut memaparkan hasil data pemilih berkelanjutan yang merupakan salah satu program KPU.
“Data pemilih ini menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada, sehingga data pemilih menjadi fokus tersendiri untuk terus dimutakhirkan,” sambung alumni PMII Tuban.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Tuban terhadap data pemilih berkelanjutan, mengalami kenaikan dari data pemilih tetap pada Pilkada 2020 yang berjumlah 942.519 dan pada bulan November 2021 data pemilih di Kabupaten Tuban sebanyak 942.644 pemilih.
Kenaikan ini disebabkan banyaknya temuan jumlah pemilih baru yang lebih banyak dibanding dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat.
