Vaksinasi Booster Jadi Syarat Mudik, Pakar Epidemiolog Unair Surabaya Setuju karena Alasan Ini

SURABAYA, Tugujatim.id – Pemerintah Indonesia memang menginstruksikan vaksinasi booster menjadi syarat masyarakat untuk bisa mudik. Merespons hal itu, epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Laura Navika Yamani mendukung kebijakan itu. Menurut dia, hal ini sudah sesuai aturan.

Dosen fakultas kesehatan masyarakat itu mengatakan, melihat data vaksinasi tahap dua yang sudah mencapai 70 persen, vaksinasi booster seharusnya tidak terlalu membuat masyarakat khawatir.

“Melihat data masyarakat yang sudah divaksin dosis dua itu banyak. Jadi, seharusnya bukan hal sulit bagi masyarakat dan keputusan pemerintah sudah sesuai aturan,” kata Laura pada Senin (04/04/2022).

Menurut Laura, karakteristik varian virus Omicron memiliki tingkat penularan lebih tinggi dari varian sebelumnya. Hal ini membuat cakupan vaksin yang dibutuhkan pun meningkat sesuai rate of transmission.

“Meski kita sudah melewati untuk dosis dua yang cakupannya lebih dari 70 persen, tentu harapan pemerintah semakin banyak orang yang mendapatkan vaksin,” jelasnya.

Laura melanjutkan, hal ini membuat vaksinasi booster sebagai syarat mudik adalah langkah yang tepat. Sebab, masyarakat secara sukarela mau melakukan vaksinasi dosis tiga itu.

Di sisi lain, Laura juga setuju dengan tersedianya fasilitas vaksin serta gerai pemeriksaan antigen atau tes PCR di berbagai fasilitas publik, seperti sarana transportasi umum.

Dia menyarankan kepada masyarakat agar lebih memilih melakukan booster daripada tes PCR saat mudik. Karena vaksin lebih bisa menjaga tubuh daripada melakukan pemeriksaan.

“Jadi, kalau mau mudik ya saya rasa memang bisa memastikan bahwa sudah divaksin, jauh lebih aman. Dibanding dengan tidak divaksin, tapi melakukan pemeriksaan,” ujar dia.

Laura mengungkapkan, kebijakan pemerintah mengenai mudik Lebaran saat ini jauh lebih siap dibanding tahun sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan kondisi penyebaran Covid-19 yang mulai menurun.

“Kondisi penyebaran lebih rendah, jadi mudik bisa dilakukan meski masih berisiko. Tapi, karena kesiapsiagaan dilakukan pemerintah, saya rasa jauh lebih mudah dikendalikan atau ditangani ketika memang hal yang tidak diinginkan itu terjadi,” tutupnya.