JAKARTA, Tugujatim.id – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
Pesan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (09/07/2026).
Baca Juga: Sekolah Rakyat Dibangun di Jember, Gus Fawait Minta Tak Ada Lagi Anak Putus Sekolah
Menurut dia, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan arahan presiden guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun, seluruh proses pelaksanaan tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Presiden memang ingin program ini berjalan cepat karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum bersekolah. Namun seluruh tahapannya tetap harus mengikuti mekanisme Kemensos agar penganggarannya akuntabel,” ujar Agus Jabo.
Administrasi Lahan Jadi Prioritas
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo juga menekankan pentingnya penyelesaian administrasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil.
Dia meminta pemerintah daerah segera melengkapi dokumen kepemilikan lahan agar proses pembangunan dapat segera dilanjutkan.
“Sertifikat lahannya harus dibawa. Kalau belum ada sertifikat, pembangunan sekolah tidak bisa diproses. Saya berharap Aceh Singkil sudah memiliki Sekolah Rakyat permanen tahun ini,” tegasnya.
Progres Sekolah Rakyat di Daerah
Sementara itu, Wali Kota Subulussalam Rasyid melaporkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya telah memasuki tahap akhir dengan progres mencapai sekitar 74 persen. Menurut dia, percepatan pembangunan dilakukan melalui kerja bergantian berbagai pihak agar target penyelesaian pada 14 Juli 2026 dapat tercapai.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Rika Varia Nora menyampaikan sejumlah tantangan pelayanan sosial di daerahnya, mulai dari penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), anak berhadapan dengan hukum (ABH), hingga keterbatasan sarana dan prasarana.
Pemkab Indragiri Hulu juga terus memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah menargetkan pembaruan data mencapai 50 persen penduduk pada September 2026 dan rampung 100 persen pada Desember 2026.
Baca Juga: Sekolah Rakyat di Wilayah 3T Jadi Bahasan Kemensos dan DPRD Teluk Wondama
Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan lebih dari 100 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Agus Jabo memastikan Kementerian Sosial akan terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Saya senang jika daerah memiliki semangat kuat dalam pengentasan kemiskinan. Selama Kemensos memiliki program yang relevan, kami siap mendukung. Ini memang arahan Presiden agar pemerintah pusat dan daerah bekerja bersama,” pungkasnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Editor: Dwi Lindawati
