SUMENEP, Tugujatim.id – Sejumlah warga Desa Kramian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, menggelar demo di kantor desa setempat, Rabu (30/08/2023). Warga Kramian yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kramian itu menuntut realisasi dan adanya transparansi penggunaan dana desa.
Selain itu, warga Kramian juga menuntut agar segera dilakukan pemilihan antar waktu (PAW) atas kepala desa Amirullah yang telah meninggal dunia dua tahun lalu. Warga juga tidak meminta PJ kepala desa Kramian diperbarui.
“Biarkan anak Desa Kramian membangun desanya sendiri, orang lain jangan, laksanakan PAW (pemilihan antar waktu, red),” bunyi spanduk yang dibawa warga.
Ketua BPD setempat Lafandi mengatakan, transparansi dan realisasi dana desa di Desa Kramian bermasalah. Misalnya, soal pembangunan jalan pada anggaran 2022 yang sampai saat ini (2023) tidak terealisasi.
Baca Juga: Bingung Cara Pembatalan Haji Reguler? Simak Syaratnya yang Cukup Mudah
“Pembangunan jalan tahap 1 dan tahap 2 untuk 2022 sampai saat ini tidak ada,” kata dia saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (31/08/2023).
Tidak hanya itu, pria asli Kramian itu juga mengatakan selama ini tidak pernah ada musrembangdes yang dilakukan pihak desa.
“Musrembangdes tidak pernah ada, bahkan untuk SPj (surat pertanggungjawaban, red) saya juga tidak pernah diminta tanda tangan. Padahal, saya sebagaimana seharusnya diminta itu,” kata dia.
Menurut Lafandi, persoalan dana desa di Desa Kramian muncul setelah meninggalnya kepala desa definitif sebelumnya, Amirullah. Yang kemudian digantikan oleh Pj dari Kecamatan Masalembu yaitu Askar.
“Pak Askar menjabat Pj sekitar 1 tahun 2 bulan. Dari situ pembangunan di Kramian tidak berjalan. Alasannya cuaca,” katanya.
Akhirnya, sebagai BPD, dia mengirimkan surat ke pihak kecamatan agar segera dilakukan PAW. Namun, kata dia, malah pihak kecamatan mengganti Pj kepala desa Kramian dari Askar ke Idris. Padahal, warga Kramian bukan butuh Pj baru, tapi perlu kepala desa yang baru.
“Kami bersurat berkali-kali ke camat (Masalembu), bahkan sudah datang langsung ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Sumenep. Tapi, hasilnya nihil,” katanya.
Selain itu, terkesan ada kesengajaan pimpinan desa diberikan pada Pj karena meninggalnya kepala desa Amirullah sudah terhitung dua tahun lalu. Tapi, selama dua tahun itu tidak ada upaya camat ataupun DPMD Sumenep untuk melakukan PAW.
Baca Juga: Influencer Kalis Mardiasih Bagikan Tips Cara Hindari Tindakan Kekerasan pada Perempuan
Karena itu, Lafandi meminta Pemerintah Kecamatan Masalembu dan DPMD Sumenep untuk segera merespons persoalan ini. Karena jika dibiarkan terus kondisi ini, maka Dana Desa Kramian 2022 senilai Rp918 juta dan anggaran 2023 Rp1,5 miliar menjadi semakin tidak transparan.
“Jika terus dibiarkan, kami khawatir ini menjadi persoalan yang melebar,” katanya.
Sementara itu, Pj Kepala Desa Kramian Idris membenarkan adanya demo warga itu. Menurut dia, warga datang mempertanyakan dua hal, yaitu mempertanyakan soal PAW dan program tahun 2022 yang tidak terlaksana.
“Sebetulnya ada yang terealisasi, tapi tidak dilaporkan. Kemudian pada 2022 itu Pj-nya bukan saya, tapi Pak Askar,” kata dia.
Namun demikian, dia memastikan bahwa semua program pada 2022 akan direalisasikan di 2023.
“Saya pastikan akan direalisasikan tahun ini (2023). Saya yang bertanggung jawab,” katanya.
Adapun proyek jalan yang terkendala pada 2022, saat ini sedang dikerjakan. Panjang jalan itu 100 meter dan lebarnya 3 meter di Dusun Alas Jaya.
“Bapingnya sudah siap, 77 ribu baping. Sebagian di lokasi dan sebagian di pelabuhan,” katanya.
Idris juga mengatakan, program-program lainnya segera terealisasi, termasuk soal hansip. Bahkan, dia memastikan akan transparan soal pengelolaan dana desa.
“Mohon maaf kami belum sempat buat baliho, nanti akan kami buat biar masyarakat bisa melihat,” katanya.
Sementara terkait PAW, dia menjawab itu seharusnya BPD berkirim surat rekomendasi ke camat dan DPMD Sumenep.
“BPD sudah bersurat sepertinya, nanti kami tunggu saja hasilnya,” katanya.
Camat Masalembu Sebut Warga Salah Paham
Sementara itu, Camat Masalembu Auzai Rahman merespons tuntun warga Kramian. Menurut dia, permintaan PAW di Desa Kramian itu bukan tidak mau dilaksanakan tapi karena ini momentum pilkada.
“Jadi, kami bukan tidak mau adakan PAW, tapi ini sedang mau pilkada. Dan ini juga sudah ditekankan oleh DPMD Sumenep pada kami,” kata dia saat dihubungi lewat sambungan telepon, Kamis (31/08/2023).
Auzai memastikan setelah pemilu selesai, maka akan dilakukan PAW. Pria asli Sumenep itu juga tidak menampik adanya surat rekomendasi PAW dari BPD Kramian. Tapi lagi-lagi pihaknya tidak bisa menjalankannya sekarang dengan alasan adanya pemilu yang sebentar lagi digelar.
Adapun terkait pengelolaan dana desa di Desa Kramian yang dianggap tidak terealisasi dan tidak transparan dari Pj, Auzai mengatakan, warga salah paham.
Dia mengatakan, yang dianggap tidak terealisasi itu adalah sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2022 yang itu ditambahkan ke dana desa 2023.
“Jadi, sebetulnya itu Silpa 2022, maka tentu saja belum terealisasi,” katanya.
Berapa besaran silpa itu? Auzai menjawab tidak tahu. Bahkan, dia juga tidak mau menyebut berapa besaran DD dan ADD untuk Desa Kramian.
Sementara soal peran kecamatan terkait dana desa, Auzai mengatakan, pihaknya hanya sebatas melakukan monitoring.
“Kami hanya melakukan monitoring pada program desa yang sudah terealisasi,” ujarnya.
Writer: Herlianto A.
Editor: Dwi Lindawati
