Kota Malang, Tugujatim – Pesta demokrasi yakni Pemilihan Umum (Pemilu) bakal dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024 besok. Jutaan pasang mata masyarakat Indonesia bakal menyoroti setiap proses pemilihan umum yang berlangsung 5 tahun sekali itu.
Beragam potensi kerawanan di setiap tempat pemungutan suara atau TPS bakal terjadi, atas dasar itulah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan bakal menempatkan sedikitnya 300-an relawan pantau di TPS di wilayah Malang Raya dan Kediri untuk memantau dan mengawasi setiap proses pemungutan suara tersebut.
Direktur LBH Rumah Keadilan, Abdul Somad, SH, mengatakan jika ratusan pemantau itu bakal bekerja mulai pagi hingga proses pemungutan selesai.
“Untuk tim pemantau, besok kami akan secara langsung dan secara rata akan kami sebarkan personil kita di setiap TPS yang ada di Malang raya, kenapa? Karena kami mengarahkan mereka di pagi hari, ini bisa melihat potensi potensi kecurangan seperti apa, mulai buka kotak suara hingga selesai,”katanya dalam konferensi pers, Selasa (13/02/24).
Baca juga :Ribuan Surat Suara Rusak Dimusnahkan KPU Kabupaten Mojokerto
Abdul Somad, SH, juga mengatakan jika ratusan pemantau pemilu itu dibentuk untuk memantau proses demokrasi apakah telah berjalan baik atau tidak.
“Tujuan kami di sini ingin melihat secara langsung demokrasi di Indonesia tahun ini khususnya di malang raya apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, kalau dirasa kurang sesuai kami selaku lembaga pemantau akan merespon seperti apa kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, “ungkapnya.
Terkait tingkat kerawanan di TPS, pihaknya telah menentukan di beberapa titik di wilayah, sehingga jika nantinya ada kerawanan pihaknya akan memberi report atau laporan kepada pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Apalagi Lembaga pemantau Pemilu bentukan LBH Rumah Keadilan ini telah tersertifikasi oleh Bawaslu Provinsi Jatim.
“Kita akan terus pantau, ketika ada hal yang terjadi di titik titik rawan itu, yang memang diluar dari titik pantau kita akan mengambil sikap secara langsung, dan kami akan menyoroti secara langsung kenapa bisa seperti itu, apakah ini lebih cenderung ke budaya masyarakat atau memang pengawasan yang kurang ketat, “ungkap Abdul Somad.
Menurut Abdul Somad, kehadiran pemantau Pemilu dari LBH Rumah Keadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah solutif untuk merespon sekaligus melihat secara langsung proses Pemilu untuk mengawal demokrasi Indonesia.
“Kami juga telah menerima laporan dan juga menemukan adanya isu-isu politik yang menyebutkan Pemilu tidak berjalan dengan ideal. Salah satunya ada 15 TPS di Kota Malang dan Kota Kediri yang rawan dan perlu mendapat pemantauan,”ungkap Somad panggilan akrabnya.
