MALANG, Tugujatim.id – Baru-baru ini, kader Partai Demokrat yakni Rachlan Nashidik melontarkan pernyataan kontroversial yang menyebutkan bahwa makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dibiayai oleh negara. Hal itu rupanya memancing keresahan sejumlah kelompok. Salah satunya datang dari DPC Barisan Kader Gus Dur (Barikade).
Mereka merasa keberatan atas pernyataan itu dan menyangkal bahwa ini tidaklah benar. Ketua DPC Barikade Gus Dur Kota Malang Dersi Hariono menerangkan bahwa pihaknya juga sudah mendapat konfirmasi dari Yenny Wahid, anak Gus Dur.
“Yang Rachland Nashidik sampaikan bahwa makam Gus Dur dibiayai oleh negara, itu tidaklah benar. Kami juga sudah mendapat konfirmasi dari Bu Yeni Wahid bahwa makam Gus Dur dibangun oleh swadaya keluarga Gus Dur sendiri,” jelasnya saat dihubungi Minggu (21/02/2021).
Dersi menegaskan, yang Rachlan maksud dibangun oleh negara itu lebih tepatnya adalah fasilitas umum seperti tempat transit, terminal, dan museum Nusantara yang memang dibangun oleh anggaran daerah.
“Jadi, jangan sampai permasalahan museum SBY di Pacitan itu, kok jadi menyebut-nyebut permasalahan Gus Dur. Sejarah mencatat bahwa dulu rezim SBY ini memisahkan Gus Dur dari induk PKB. Nah, sekarang diulang lagi oleh kadernya. Apa sih yang diinginkan oleh teman-teman Demokrat,” tegasnya.
Terus terang, Dersi mengatakan, jika hal itu terus berlarut, bukan tidak mungkin justru kader Demokrat telah membangkitkan rasa sakit hati dan kemarahan pada 7 tahun yang lalu. Seharusnya sebagai rakyat berbangsa dan bernegara yang baik menciptakan suasana kondusif.
Lebih jauh, pihak Barikade mengeluarkan maklumat 3 poin tuntutan kepada jajaran kader Partai Demokrat. Pertama, menuntut seluruh kader Partai Demokrat untuk mengusut oknum dari kader Partai Demokrat yang telah menghina guru kami.
Kedua, menuntut jajaran pengurus, mulai dari pusat sampai daerah, untuk membuat sikap klarifikasi atas pernyataan tersebut untuk menghindari gesekan di tingkat grassroot serta menertibkan kader Partai Demokrat supaya tidak membuat pernyataan yang kontroversial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam berbangsa dan bernegara.
Ketiga, menuntut untuk mencabut pernyataan yang kontroversial tersebut secara terbuka, baik lisan maupun tulisan, dari Rachland Nashidik.
Terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Malang Adi Sancoko mengaku juga telah menerima surat tuntutan dari barisan kader Gus Dur. Dalam waktu cepat, pihaknya akan menyampaikan surat ini ke tingkat DPP Partai Demokrat.
“Namun, kami tidak bisa memberi putusan final pada semuanya. Semua ini ada prosedur tataran mekanisme dalam penanganan masalah nasional,” jawabnya. (azm/ln)
