SURABAYA, Tugujatim.id – Demi melindungi keanekaragaman hayati, pemerintah kerap mengupayakan membentuk bahkan menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi, cagar alam, atau taman nasional. Kali ini, kita bakal membahas terkait Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Lalu, bagaimana pengertiannya?
Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan (Kasi P3), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, Nur Rohman menyampaikan bahwa Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) bukan tempat penangkaran, melainkan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan yang lestari.
“KEE bukan penangkaran. KEE adalah kawasan yang mempunyai nilai penting untuk konservasi yang berada di luar kawasan konservasi. fungsinya seperti kawasan konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan yang lestari,” terang Nur Rohman selaku Kasi P3 BBKSDA Jawa Timur pada pewarta Tugu Jatim di Surabaya, Kamis (25/02/2021) siang.
Selain itu, Nur Rohman menyampaikan bahwa KEE ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai pelindung dan penjaga keberlanjutan nilai penting hayati dan ekosistemnya. Selain itu, ada juga kawasan-kawasan di luar itu yang penting ditetapkan sebagai KEE juga.
“Dalam rangka melindungi dan menjaga keberlanjutan nilai penting sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, mas. Pemerintah menetapkan kawasan konservasi (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Nasional, red),” tegasnya.
“Akan tetapi di luar kawasan tersebut, ada kawasan-kawasan yang punya nilai penting seperti kawasan mangrove, karst, habitat satwa penting atau koridor satwa, yang juga perlu dilindungi. Sebagai bentuk perlindungannya dengan menetapkan kawasan tersebut sebagai KEE juga,” lanjutnya.
Tantangan-tanganan Lain
Ada sekian tantangan dan persoalan yang menjadi tugas harian dari BKSDA, Nur Rohman menyampaikan, misalnya seperti masih maraknya penyelundupan satwa dari luar Pulau Jawa. Selain itu, perlunya menyelamatkan satwa yang menjadi korban penyelundupan itu.
“Karena biasanya kondisi satwa sudah tidak baik, karena perjalanan dan pengangkutan yang tidak sesuai standar. Ada satwa yang (dimasukkan, red) pake botol atau kandang kecil. Akibatnya saat diamankan tidak semua satwa bisa diselamatkan. BBKSDA konsern bagaimana satwa-satwa tersebut semaksimal mungkin bisa diselamatkan,” tuturnya.
Nur Rohman berharap ke depan bahwa masyarakat dan/atau lembaga yang ingin memelihara dan/atau menangkar satwa bisa mengurus izin secara legal, sehingga nantinya semua satwa yang dipelihara adalah satwa legal yaitu hasil penangkaran.
“Selain itu, perlu adanya perlindungan satwa di habitanya (hutan-hutan di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, red) agar tidak keluar. Kalau sudah keluar, maka ‘ongkos’ yang harus dibayar sangat mahal, mulai dari berkurangnya keanekaragaman hayati, kematian satwa dan ‘ongkos’ rehabilitasi untuk mengembalikan ke alam,” pungkasnya.
Sebagai informasi, menurut penetapan dari Gubernur Jawa Timur, ada 4 lokasi di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Yaitu, KEE Teluk Pangpang Banyuwangi, KEE Ujung pangkah Gresik, KEE Masakambing Sumenep, KEE pantai taman Kili-kili Trenggalek. (Rangga Aji/gg)
