BOJONEGORO, Tugujatim.id – Mal Pelayanan Publik (MPP) Bojonegoro telah diresmikan oleh Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) Tjahjo Kumolo pada Selasa (06/04/2021). Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Tjahjo Kumolo bersama Bupati Bojonegoro Anna Muawanah.
Dengan adanya Mal Publik yang berada di Jl Veteran, Ngrowo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, Tjahjo Kumolo berharap masyarakat mampu mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat.
“Semoga niat bupati yang didukung seluruh jajaran forkopimda ini akan segera terwujud dalam upaya memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat. Terpenting, ada bangunan satu atap, warga Bojonegoro datang ke sini bisa menyelesaikan semua permasalahan,” tambah Tjahjo Kumolo.

Mal Pelayanan Publik ini menyediakan 29 unit layanan yang terdiri dari 15 perangkat daerah, 6 instansi vertikal, 4 BUMN, 2 perbankan, 2 BUMD, serta melayani 202 jenis layanan perizinan dan non perizinan.
Nah, inilah 29 unit pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Bojonegoro. Yaitu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; Badan Pendapatan Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya; dan Dinas Perdagangan.
Selain itu, ada Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Peternakan dan Perikanan; Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Komunikasi dan Informatika; Bagian Sumber Daya Alam; Dinas PU Sumber Daya Air; Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Agama; Polres Bojonegoro; dan KPP Pratama.
Untuk 9 layanan lainnya yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Pos Indonesia, PLN, Bank Jatim, PDAM, BRI, BPR Kabupaten Bojonegoro, dan UKK Imigrasi. (Mila Arinda/ln)