BATU, Tugujatim.id – Dampak perpanjangan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021, juga terasa sampai di Kota Batu. Khususnya bagi pusat perbelanjaan yang hingga kini masih dilarang untuk beroperasi. Sebulan sejak pelarangan, sebuah mal di Kota Batu mulai megap-megap.
Seperti terjadi di Mall Lippo Plaza Batu yang sudah mulai kelimpungan untuk tetap bertahan. Berbagai cara efisiensi dilakukan untuk menghemat pengeluaran, mulai dari merumahkan sebagian karyawan, memberi diskon persewaan tenant, hingga mematikan listrik untuk AC.
”Jika PPKM ini jadi terus diperpanjang dan kami tidak bisa beroperasi, bukan tidak mungkin dalam waktu 2-3 bulan ini terancam bangkrut,” ungkap kesah Direktur Lippo Plaza Batu Suwanto kepada Tugu Malang, partner Tugu Jatim, Selasa (03/08/2021).
Menurut Suwanto, mall satu-satunya di Kota Apel ini tidak punya pemasukan pasti. Hanya berupa biaya sewa sejumlah tenant yang mulai boleh dibuka. Itu pun tidak cukup karena sudah habis buat bayar biaya operasional sehari-hari.
Bicara soal nilai kerugiannya, jika dihitung-hitung, dia membeberkan, bisa sampai ratusan juta rupiah.
”Di Surabaya itu sampai triliunan rupiah lho. Terus terang PPKM ini jauh lebih berat karena amunisi kami sejak awal (tahun 2020) sudah habis,” keluhnya.
Dia mengatakan, sebenarnya melakukan langkah efisiensi karyawan bukan menjadi pilihan utama perusahaan. Namun, jika situasi tak segera berubah, opsi itu bakal jadi satu-satunya. Hingga kini, dari total 400 karyawan, sebagian sudah dirumahkan.
”Selebihnya masuk dengan sistem sif gantian untuk melakukan maintenance dan perawatan. Ini sama kayak PSBB tahun lalu, di situ kami sudah ada PHK 25 persen dari total karyawan,” ungkapnya.
Suwanto mengatakan, kondisi PPKM seperti ini, pihaknya juga berharap ada keringanan agar terus bisa operasional.
”Jika PPKM berlanjut tanpa ada keringanan buat kami untuk bisa bergerak, ya bisa jadi ada PHK lagi. Kalau sebulan ini, belum ada. Pada prinsipnya, kami tidak ingin ada arah ke sana,” imbuhnya.
Pria yang juga selaku Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Malang Raya ini juga mengaku hingga saat ini tidak merasakan bantuan dari pemda berupa keringanan pajak seperti yang sering digadang-gadang.
”Bahkan, pada 2020 itu, kami bayar pajak PBB full kok. Hanya ada keringanan berupa penundaan pembayaran dan diskon pajak. Jika memang nanti ada, tentu kami sangat senang. Tapi sejauh ini, belum ada pembicaraan mengarah ke sana,” tuturnya.
Mengingat situasi sudah genting, APPBI Malang akan segera berkirim surat resmi kepada pemda untuk meminta solusi atas dampak kebijakan yang berimbas pada bisnis pusat perbelanjaan. Intinya, mereka hanya meminta keluwesan sedikit untuk tetap bisa beroperasi.
”Setidaknya izinkan kami beroperasi meski dengan pembatasan-pembatasan, itu gak masalah kok. At least, hanya dengan itu yang bisa membantu kami tetap bernapas daripada sekarang yang gak bisa ngapa-ngapain,” ujarnya.
