MALANG, Tugujatim.id – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani menjadi salah satu narasumber Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Malang 2026 di Grand Mercure Malang pada Kamis (23/1/2025). Enam isu strategis dipaparkan dalam acara tersebut.
Enam itu strategis itu adalah kualitas SDM, produktifitas ekonomi daerah, peningkatan layanan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
Soal kualitas SDM, Amithya mengakui bahwa SDM Kota Malang sudah dinilai cukup baik di Jatim. Namun ada hal yang perlu dievaluasi, salah satunya kemampuan literasi anak usia dini.
BACA JUGA: DPRD Kota Malang Dukung Percepatan Revitalisasi Pasar Besar agar Lebih Safety dan Nyaman
“Apakah sudah melakukan tes kepada anak anak yang tidak terintervensi oleh pendidikan formal. Apakah mereka punya kemampuan literasi atau bahkan hasilnya lebih mengejutkan dari anak anak di pendidikan formal,” tuturnya.
Dikatakan, anak usia didik formal di Kota Malang mulai usia 5-19 tahun ada sekitar 180 ribu anak. Dia berharap mereka mendapat perhatian melalui kebijakan kebijakan pendidikan yang strategis.
Kemudian soal isu produktifitas ekonomi daerah, Amithya menyebut beberapa pasar seperti Pasar Dinoyo, Pasar Oro Oro Dowo dan Pasar Klojen sudah mulai bergeliat dengan karakter sebagai pasar kuliner kekinian.
“Tapi apakah potensi pasar ini sudah terpasarkan (terpublikasi) dengan baik di sudah semua platform sosial media yang dimiliki Kota Malang. Sehingga menarik wisatawan,” ujarnya.
“Lalu bagaimana dengan pasar yang lain. Apa sudah dikelola dengan baik. Apa sudah ada konsep yang bisa mengangkat potensi daerahnya,” imbuhnya.
Kemudian terkait isu peningkatan layanan infrastruktur, yang juga berkaitan dengan isu kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana, dia mengatakan bahwa Kota Malang sering melakukan pemolesan infrastruktur jalan. Tapi untuk infrastruktur penanganan banjir masih belum optimal.
“Kota Malang itu dataran tinggi lo, tapi kenapa terjadi banjir. Apa yang salah,” ucapnya.
Padahal, Kota Malang juga memiliki sungai besar. Penanganan banjir di Kota Malang menurutnya harus menjadi fokus perhatian prioritas.
BACA JUGA: DPRD Kota Malang Dukung Skema Cost Sharing untuk Revitalisasi Pasar Besar
Selanjutnya soal isu pemenuhan kebutuhan sosial dasar, Amithya berharap pengelolaan bantuan sosial di Kota Malang benar benar bisa tepat sasaran. Untuk itu, pendataan sasaran perlu dikuatkan.
“Sehingga benar benar bisa tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang punya mobil banyak dapat bantuan, atau hidup di perumahan mewah tapi dapat beasiswa,” tegasnya.
Terakhir, soal isu penguatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik, dia menyebut semua harus dikelola dengan baik.
“Jangan sampai ada asumsi perlu ordal (orang dalam) agar bisa mendapat pelayanan dengan baik dam cepat. Kalau bisa tata kelola pemerintahan dan layanan publik itu yang benar benar mudah dan bisa terakses masyarakat tanpa pandang bulu,” tandasnya. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : M Sholeh
Editor: Darmadi Sasongko
