TUBAN, Tugujatim.id – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tidak sekadar menampilkan barisan peserta upacara. Lebih dari itu, menjadi panggung pengingat bahwa hak atas pendidikan tidak boleh tersandera oleh latar belakang agama, fisik, suku, ekonomi, hingga domisili seseorang.
Upacara peringatan Hardiknas digelar di halaman Kantor Sekretariat Daerah Tuban, Jumat (02/05/2025). Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky tampil sebagai inspektur upacara.
Baca Juga: Refleksi Hardiknas 2025, Begini Pandangan Wakil Rektor Unim Mojokerto
Didampingi wakil bupati, unsur forkopimda, sekretaris daerah, pimpinan OPD, para guru, mahasiswa, dan pelajar, dia menyampaikan pesan yang menyentuh ranah keadilan sosial dalam dunia pendidikan.
“Momentum Hardiknas ini seharusnya menggugah semua pihak. Jangan sampai ada anak-anak kita yang tertinggal hanya karena kondisi yang tidak bisa mereka pilih sejak lahir,” ujar bupati yang akrab disapa Mas Lindra ini dikutip dari website resmi Pemkab Tuban.
Tema nasional “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”, menurut dia, bukan hanya slogan seremonial. Di balik kata-kata itu, ada seruan moral untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi yang membuat anak-anak Indonesia terpinggirkan dari hak pendidikannya.
Lindra menekankan bahwa konstitusi kita telah menjamin pendidikan sebagai hak dasar warga negara. Namun, realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita tersebut.
“Masih banyak anak yang kesulitan sekolah karena keterbatasan ekonomi, tinggal di wilayah terpencil, atau bahkan karena stigma sosial tertentu,” tuturnya.
Kemajuan Pendidikan Kolaborasi Semua Elemen
Menurut dia, kemajuan pendidikan bukan semata hasil kerja birokrasi, melainkan buah kolaborasi seluruh elemen bangsa guru, orang tua, komunitas, dan pemerintah. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban ini mengajak semua pihak untuk tidak berhenti hanya pada semangat seremoni, melainkan bergerak aktif menyentuh akar persoalan ketimpangan pendidikan.
Lebih jauh, Lindra menilai bahwa pendidikan bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga hak sipil yang melekat pada setiap individu sejak lahir.
“Memberikan layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan adalah wujud nyata dari kehadiran negara bagi rakyatnya,” imbuhnya.
Upacara Hardiknas 2025 di Tuban menjadi penegasan bahwa pendidikan yang merata dan bebas diskriminasi harus terus diperjuangkan. Bukan sebagai proyek tahunan, tapi sebagai tanggung jawab lintas generasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
