JEMBER, Tugujatim.id – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Budi Wicaksono mengapresiasi respons sigap Bupati Muhammad Fawait dalam menangani krisis BBM. DPRD Jember pun mendukungnya.
Bupati telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur penerapan sistem belajar jarak jauh dan pengaturan kerja yang fleksibel untuk aparatur sipil negara. Komisi yang menangani bidang pemerintahan, manajemen pegawai, dan layanan masyarakat ini menganggap keputusan tersebut sebagai langkah responsif dan adaptif yang tepat untuk menghadapi kondisi genting.
Baca Juga: Buntut Kelangkaan BBM di Jember, Ahli Hukum: APH Harus Bertindak, Bukan Sekadar Pengawasan
“Keputusan ini memperlihatkan komitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat sambil memanfaatkan kemajuan teknologi agar pelayanan tidak terhenti. Dalam kapasitas kami di Komisi A, hal ini dilihat sebagai dinamika kepemerintahan yang patut mendapat dukungan sekaligus pengawasan kolektif,” kata Budi pada Selasa (29/07/2025).
Sebelumnya, kepala daerah Jember telah menerbitkan surat edaran yang mengizinkan pelajar tingkat dasar dan menengah pertama di lingkungan pemerintah kabupaten untuk menjalani aktivitas pembelajaran dari rumah menggunakan platform digital.
Bersamaan dengan itu, pegawai negeri sipil yang tidak bertugas langsung dalam pelayanan masyarakat diberi izin untuk menjalankan tugas dari tempat yang dapat disesuaikan (work from anywhere), bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar sehari-hari.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kelangkaan BBM yang disebabkan oleh hambatan dalam distribusi dari Pelabuhan Ketapang dan jalur utama Gumitir. Bupati menekankan bahwa aturan ini berlaku temporer dan akan dikaji ulang seiring pulihnya suplai BBM ke kawasan Jember.
Menurut pandangan Budi, kebijakan ini bukan hanya membantu meringankan kesulitan warga yang mengalami keterbatasan bahan bakar, namun juga menggambarkan pendekatan solutif pemerintah daerah dalam mempertahankan kelancaran pelayanan publik.
“Sebagai mitra pemerintah daerah, kami akan mengawal implementasi kebijakan ini agar berjalan optimal, khususnya terkait performa ASN dan mutu pendidikan jarak jauh,” jelasnya.
Pemerintah Monitoring Pegawai Tak Kurangi Produktivitasnya
Dia mengharapkan pemerintah kabupaten melalui dinas terkait dapat memperkuat bantuan kepada sekolah-sekolah dalam menjalankan sistem digital, serta membangun mekanisme monitoring WFA yang berbasis hasil kerja agar tidak mengurangi produktivitas pegawai.
“Komisi A tetap menjalankan fungsi pengawasan. Akan tetapi dalam situasi ini, kami ingin menyampaikan apresiasi karena tindakan yang diambil bupati bersifat strategis dan sesuai dengan realitas lapangan,” ungkap anggota dewan dari Partai Nasdem ini.
Sebelumnya, politikus yang dikenal dengan panggilan Budi Pink ini pernah menyampaikan imbauan melalui rekaman video kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah untuk memberikan pemahaman apabila terdapat siswa yang datang terlambat atau bahkan tidak hadir dalam kegiatan belajar mengajar.
Hal ini dikarenakan saat ini para orang tua menghadapi kesulitan memperoleh bahan bakar untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah.
“Apabila ada yang terlambat atau tidak masuk sekolah, jangan dianggap sebagai kelalaian atau kesengajaan. Mohon hal ini dapat dipahami,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
