TUBAN, Tugujatim.id – Di tengah semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda, satu nama besar dari Bumi Wali justru tenggelam dalam diam. Sugondo Djojopuspito, tokoh kelahiran Tuban yang menjadi Ketua Kongres Pemuda II 1928—saksi lahirnya ikrar “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa”—hingga kini belum juga diakui sebagai Pahlawan Nasional.
Ironisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban justru tampak bungkam atas nasib putra daerahnya itu. Upaya konfirmasi yang dilayangkan kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Persandian Arif Handoyo tidak mendapat respons.
Keduanya seolah memilih diam, tidak memberi penjelasan apa pun mengenai kendala atau persyaratan yang membuat pengajuan gelar Pahlawan Nasional bagi Sugondo Djojopuspito belum juga dikabulkan.
Sikap bungkam pemkab ini menuai kritik tajam. Pemerhati sejarah Indonesia sekaligus Ketua DPD KNPI Tuban Wawan Purwadi menyayangkan minimnya kepedulian pemerintah daerah terhadap figur besar yang semestinya menjadi ikon kebanggaan Tuban.
“Ini persoalan krusial. Kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa lagi? Sugondo itu bukan hanya milik sejarah, tapi milik Tuban dan Indonesia,” ujarnya dengan nada geram.
Hampir seabad berlalu sejak 1928, namun nama Sugondo Djojopuspito kian redup. Dalam setiap peringatan Sumpah Pemuda, nyaris tidak ada jejak penghormatan yang layak bagi sosok yang memimpin sidang bersejarah itu. Dia hanya menjadi barisan nama formal di buku sejarah, sementara kontribusinya jarang disuarakan dalam ruang publik.
Baca Juga: Soegondo Djojopoespito, Putra Tuban yang Menggetarkan Semangat Sumpah Pemuda
Di masa mudanya, Sugondo adalah simbol keberanian intelektual dari pesisir Tuban—pemuda yang mampu menjembatani berbagai organisasi etnis dan daerah dalam satu semangat persatuan.
Alumnus PMII Tuban ini menyampaikan, Sugondo bukan hanya pemimpin sidang, tapi arsitek moral di balik persatuan pemuda Indonesia. Namun kini, di tengah gegap gempita peringatan yang dipenuhi konser, lomba vlog, dan parade seremonial, namanya tidak lagi disebut dengan hormat.
“Tidak ada patung Sugondo di Alun-Alun Tuban, tidak ada film dokumenter nasional yang layak menceritakan jasanya, bahkan tidak ada penghargaan yang mengabadikan dedikasinya secara khusus,” tambah Wawan.
Fenomena ini, menurut dia, mencerminkan politik ingatan yang selektif. Sejarah bangsa kerap ditulis oleh mereka yang punya akses pada kekuasaan, sehingga hanya nama-nama tertentu yang menonjol di panggung nasional.
“Sugondo itu korban sejarah yang sunyi. Padahal tanpa kepemimpinannya, mungkin Sumpah Pemuda tidak akan seikonik sekarang,” imbuhnya.
Pemkab Tuban Harus Jadi Pionir Pengakuan Perjuangan Sugondo
Kini, setiap 28 Oktober, bangsa ini terus meneriakkan “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa” dalam upacara dan pidato, tapi substansi perjuangan yang dihidupi Sugondo justru terkubur. Nilai-nilai seperti persatuan tanpa pamrih dan idealisme tanpa kepentingan politik praktis makin jarang hidup di ruang publik.
Wawan menilai, Pemkab Tuban seharusnya menjadi pionir dalam memperjuangkan pengakuan itu.
“Pemkab bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat, mengajukan kembali berkas dan bukti sejarah yang menunjukkan peran Sugondo. Jangan menunggu pusat sadar, Tuban harus bergerak dulu,” tegasnya.
Bagi banyak kalangan, perjuangan mengangkat Sugondo Djojopuspito ke panggung kehormatan bukan sekadar upaya simbolik. Ini adalah cara mengembalikan kebanggaan sejarah bagi Tuban, sekaligus menghidupkan kembali semangat pemuda yang sesungguhnya—berjuang tanpa pamrih demi persatuan bangsa.
Kini, di tengah riuh peringatan Sumpah Pemuda 2025, pertanyaan itu menggantung di udara Tuban, sampai kapan Pemkab berdiam diri, sementara sejarah menunggu untuk ditegakkan?
Mungkin sudah saatnya nama Sugondo Djojopuspito disebut lagi dengan hormat — bukan sekadar sebagai catatan kaki sejarah, tapi sebagai pahlawan sejati dari Bumi Ranggalawe yang menyalakan api persatuan bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
