TUBAN, Tugujatim.id – Mantan Katib Aam PBNU periode 2010–2015, KH A. Malik Madani, menyampaikan pandangan tegas soal jalan keluar kemelut internal yang tengah melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ia menilai, rekonsiliasi antar-tiga pucuk pimpinan menjadi langkah paling mungkin ditempuh, termasuk menyarankan agar lahan tambang yang saat ini dikaitkan dengan PBNU dikembalikan saja kepada pemerintah.
Dalam catatan pemikiran yang disampaikan, KH Malik menyebut bahwa dinamika internal di PBNU sudah mencapai titik yang cukup tajam.
Awalnya KH Malik mengusulkan agar penyelesaian konflik ditempuh lewat percepatan muktamar. Namun, ia melihat ada peluang solusi yang lebih baik setelah munculnya ajakan ishlah pasca Silaturahim Alim Ulama beberapa hari lalu.
BACA JUGA: Gus Yahya Bantah Isu Berafiliasi dengan Zionis Israel: Saya ke Yerusalem Demi Palestina
Menurutnya, rekonsiliasi antara Rais Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal PBNU akan menjadi langkah yang paling realistis untuk menyelamatkan roda organisasi.
KH Malik menegaskan, membiarkan PBNU berjalan tanpa kekompakan nakhoda dan kru selama lebih dari setahun, sembari menunggu muktamar berikutnya, justru dapat merugikan warga dan jamaah NU secara luas.
KH Malik lalu mengurai empat poin yang dinilai harus disepakati jika rekonsiliasi ingin benar-benar terwujud.
Pertama, penetapan waktu pelaksanaan muktamar mendatang, termasuk lokasi dan pembentukan panitia pelaksananya. Ia menilai hal ini penting agar PBNU memiliki kepastian arah organisasi.
BACA JUGA: Katib Aam Syuriah PBNU 2010-2015 Minta Gus Yahya, Gus Ipul, Rais Aam Mundur Bersama dan Tak Calonkan Lagi!
Kedua, mengembalikan hak pengelolaan lahan tambang kepada pemerintah. Menurutnya, isu tambang telah menjadi sumber fitnah yang memicu ketegangan internal.
“Mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya,” ujarnya dalam keterangan tersebut.
Ketiga, memutus hubungan atau ikatan kerja sama dengan pihak-pihak yang terindikasi terkait jaringan tertentu yang selama ini menjadi isu krusial di tubuh PBNU.
“Hal-hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegaduhan perlu segera dihentikan,” ucapnya.
Keempat, melakukan klarifikasi terbuka mengenai pengelolaan keuangan PBNU agar transparan dan dapat diterima semua pihak.
BACA JUGA: Gus Yahya: Saya Tidak Akan Mundur, Tidak Ada Alasan
Ia meyakini, jika empat kesepakatan ini diambil secara bulat, jalan rekonsiliasi akan terbuka lebar. PBNU bisa kembali bekerja normal, surat keputusan yang tertunda dapat segera terbit, dan para caretaker di PCNU maupun PWNU dapat diganti dengan pengurus definitif.
Di akhir pernyataannya, KH Malik berharap pihak-pihak yang berselisih diberikan petunjuk dan kelapangan hati untuk duduk bersama. Ia menutup seruannya dengan doa agar konflik segera menemukan ujung terbaik dan PBNU dapat kembali menjalankan amanah organisasi secara utuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Mochamad Abdurrochim
Editor: Darmadi Sasongko
