KEDIRI, Tugujatim.id – Terkait rumah tidak layak huni (RTLH), Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mendampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Khalawi Abdul Hamid untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Jumat (23/09/2021). Mereka mengunjungi lokasi RTLH di Kelurahan Semampir, RT 13; dan Eks Lokalisasi Semampir.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, lingkungan yang baik memengaruhi tumbuh kembang anak dan memiliki potensi ekonomi. Untuk itu, Mas Abu, sapaan akrab wali Kota Kediri, berharap Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Direktorat Jenderal Kementerian PUPR bisa terus berkembang dan berkelanjutan di Kota Kediri.
“Ke depan mudah-mudahan kami bisa punya kesadaran yang sama. Tidak hanya pemda, kementerian PU, tapi juga dari masyarakat bahwa lingkungan yang baik akan memengaruhi pertumbuhan anak-anak. Kalau ini nanti digarap, ekonomi juga pasti akan tumbuh. Orang juga pasti akan datang. Di sini dulu tidak ada pohon, hanya hamparan tanah. Sekarang pohonnya sudah baik, nanti tinggal kami tambahi bangunan-bangunan yang lebih bagus lagi supaya orang tertarik datang,” terangnya.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR RI Khalawi Abdul Hamid mengatakan, kunjungannya ke Kota Kediri dilakukan untuk melaksanakan arahan Menteri PUPR. Arahan tersebut terkait program terintegrasi penanganan kawasan kumuh menjadi kawasan produktif yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
Khalawi menambahkan, Kota Kediri adalah salah satu dari delapan kota yang masuk dalam program penanganan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
“Seperti contoh ini ada lahan yang sudah bebas. Kami buat menjadi arena wisata atau tempat mereka berjualan sehingga menjadi arena produktif yang baru. Salah satunya di Semampir. Ini adalah penanganan kumuh skala kawasan. Harapannya, secara multiyears bisa dientaskan dari kawasan kumuh,” jelasnya.
Khalawi melanjutkan, untuk rumah yang masuk kriteria Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah akan dibedah. Sedangkan untuk yang belum masuk kriteria BSPS nantinya akan dipoles agar tampilannya berubah lebih cantik, kawasannya tidak kumuh, dan enak dilihat.
“Ternyata Pak Wali juga proaktif dan sudah menyiapkan beberapa lahan yang bisa ditata oleh tim integrasi dari program pengentasan kumuh. Ke depan akan langsung action. Dalam waktu dekat dari Pak Wali, kepala barenlitbang, kepala dinas PU, perkim, dan dinas terkait akan membuat usulan ini dibuat seperti apa. Kemudian kami dengan tim dari pusat di PUPR nanti akan ketemu,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, kasubdit Permukiman Wilayah III Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, kasubdit Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Timur, serta kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV. (*)
