BOJONEGORO, Tugujatim.id – Perseteruan antara Bupati Bojonegoro Anna Muawanah dan Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto yang terus memanas, membuat Wakil DPRD Bojonegoro Sukur Prayitno menyayangkan hal tersebut. Bahkan, jika tak segera ditemukan ujung pangkalnya, pihaknya akan segera melakukan panggilan kepada kedua pemimpin Bojonegoro itu.
“Kalau memang konflik ini tidak ada ujung pangkalnya, kami akan segera mengundang mereka berdua,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Sukur Prayitno kepada Tugu Jatim, Selasa (28/09/2021).
Langkah tersebut dilakukan melihat kondisi apabila perseteruan itu tidak terselesaikan, Sukur menganggap akan banyak pihak yang dirugikan.
“Meski tidak berpengaruh pada kinerja pemerintahan di Bojonegoro, tapi dari segi pelaksanaan, saya sangat melihat hubungan yang tidak harmonis ini banyak yang dikorbankan, termasuk pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sukur menyampaikan, di tengah banyaknya persoalan, baik dari segi sosial, ekonomi, fisik, dan infrastruktur Bojonegoro, di tangan kedua pemimpin itulah masyarakat berharap masalah bisa terselesaikan.
Namun, apabila konflik antara kedua pemimpin itu terus berjalan, dia yakin seluruh program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan ada ketimpangan.
“Misalnya kebijakan bupati diturunkan, namun wabup tidak sepakat maka akan ada ketimpangan. Karena bagaimanapun, mereka adalah satu kesatuan. Jangan sampai kebijakan yang sifatnya benar, karena ditengahi dengan konflik antara bupati dan wabup, masyarakat jadi korban,” tegasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, konflik Bupati dan Wabup Bojonegoro berakhir di meja polisi. Wabup Budi Irawanto memilih melaporkan Bupati Anna Muawanah ke Polres Bojonegoro atas dugaan pencemaran nama baik.
Dengan adanya kejadian tersebut, Sukur berharap keduanya segera melakukan perdamaian. Dia menganggap konflik yang berkepanjangan akan merugikan rakyat Bojonegoro karena kepentingan masyarakat harus dikedepankan.
“Kepentingan masyarakat ini di atas segalanya, ini yang lebih penting daripada konflik internal bupati dan wabup. Kalau sekarang mereka dipercaya menjadi pemimpin, tentu harus mengurangi ego mereka,” ucap dia.
Terakhir, Sukur meminta keduanya menyadari kewenangannya sebagai pemimpin yang mampu memajukan dan menyejahterakan masyarakat.
“Saya tidak ingin mencari siapa yang salah siapa yang benar, kedua pemimpin ini punya kewenangan, punya ruang. Mereka berdua harus sadar posisi. Sekali lagi mereka berdua tidak usah saling menyalahkan siapa yang benar siapa yang salah, karena kepentingan masyarakat di atas segalanya,” ujarnya.
