TUBAN, Tugujatim.id – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengaku belum mengetahui data 78 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Tuban yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
“Saya belum mendapatkan informasi (78 PNS, red) itu,” ungkap Mas Bupati, sapaan akrabnya, usai membuka Festival Mural Batik 2021 rangkaian Peringatan Hari Jadi Tuban (HJT) ke-728 di parkiran belakang Gedung Olahraga (GOR) Rangga Jaya Anoraga, Minggu (19/12/2021).
Meski begitu, masih kata mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim ini, jika informasi itu benar, dia akan mengambil tindakan tegas terhadap indikasi PNS yag menerima bansos.
“Pastinya akan segera kami tindak tegas,” tegas pria yang juga menjabat ketua DPD Partai Golkar Tuban ini.
Di lain tempat, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3&A) Eko Juliyanto saat dikonfirmasi lewat pesan singkat mengatakan akan segera memverifikasi di lapangan dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat untuk menindaklanjutinya.
“Masih diverifikasi di lapangan, Mas,” kata Eko Juliyanto.
Eko menjelaskan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima bansos merupakan produk tahun 2011. Produk tersebut adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian pada 2019 bertransformasi menjadi DTKS.
“Kemungkinan data tersebut lama, tentu melalui proses pengusulan,” ungkapnya.
Sementara itu, beberapa hari terakhir, Komisi IV DPRD Tuban bertolak ke Kementerian Sosial RI dengan melakukan kunjungan. Salah satu permasalahan yang dikonsultasikan tak lain juga data ASN penerima bansos. Ada sekitar 101 jumlahnya, yang terdiri 78 PNS, 20 TNI, dan 3 Polri.
“Kami meminta dinas terkait untuk mengecek kebenaran data tersebut dengan turun ke lapangan. Kroscek satu per satu,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti saat melakukan kunjungan ke Kemensos pada Jumat (10/12/2021).
Dilansir dari beberapa pemberitaan, Mensos RI Tri Rismaharini pada pertengahan November 2021, mengungkapkan, sebanyak 31.624 PNS terindikasi menerima bansos.
Risma, panggilan akrab Mensos, mendapatkan data ini setelah Kementerian Sosial melakukan verifikasi data penerima bansos. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.965 PNS aktif. Sedangkan sisanya diperkirakan merupakan pensiunan PNS.
