SIDOARJO, Tugujatim.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta agar para saksi dari pasangan calon juga melakukan rapid tes. Selain itu, Khofifah juga ingin agar Petugas Pemunguta Suara (PPS) selalu melakukan penggantian masker sebagai upaya untuk disiplin protokol kesehatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Khofifah dalam rapat koordinasi (rakor) Desk Pilkada Provinsi Jatim yang digelar di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (7/12/2020) malam.
Baca Juga: 5 Trik Pencarian Google Andalan untuk Browsing Lebih Tepat
Pada kesempatan itu, Khofifah hadir bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Dr Mohammad Dhofir, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Choirul Anam, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Sidoarjo, Hudiyono, Kepala Kecamatan dan Kepala Puskesmas Se-Sidoarjo.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan semua pihak harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Ia mengharapkan agar puskesmas sudah siap membantu rapid test bagi petugas PPS. Selain itu, ia juga mengharapkan agar dilakukan rapid test untuk para saksi pasangan calon karena hal itu saat ini belum masuk item persyaratan.
“Energi nakes (Tenaga Kesehatan) harus disiapkan, kalau besok sudah terdeksi ada beberapa yang reaktif, maka sudah harus di ganti (PPS), setelah reaktif pun kita harus turun, saya pun menyampaikan kepada Dinkes Provinsi Jatim , Kepala Biro Pemerintahan dan Polda Jatim, saya bilang, kalau hari ini saksi tidak masuk item yang dipersyaratkan, koordinasikan dengan pusat, juga dilakukan koordinasi secara internal,” terang Khofifah dalam rilis Kominfo Jatim.
Baca Juga: Revisi Peraturan Wamil, Kini Artis K-Pop Bisa Tunda Keberangkatan
Menurutnya, bahwa urusan kesehatan para saksi bukan hanya urusan pasangan calon. ” Hari ini nggak bisa kita bilang kalau saksi urusan paslon, ini urusan kemanusiaan menurut saya, kalau urusan kemanusiaan, monggo kalau misalnya rapid test-nya kurang, maka harus di rapid oleh Puskesmas,” ujarnya.
Rapid test untuk para saksi tersebut, guna mengantisipasi kejadian yang terkonfirmasi positif. ” Kalau satu orang terkonfirmasi positif, tidak terdeteksi karena otg, lalu beliau ada di satu TPS dari pagi, sampai dini hari, sangat mungkin, bagaimana kemudian kalau ada hal yang tidak kita inginkan lalu terjadi,” ujarnya.
Dikatakannya, bahwa perhatian terhadap pelaksanaan disiplin protokol kesehatan, termasuk rapid test para saksi menjadi tugas bersama. ” Itu adalah tugas kita bersama maka atas nama khifdun Nafsi, atas nama perlindungan nyawa, perlindungan jiwa, maka kita menolong bersama-sama,” ujarnya.
Tidak hanya soal rapid test untuk para saksi paslon, Gubernur Khofifah juga meminta semua pihak memperhatikan dan melaksanakan pergantian masker bagi PPS, karena mereka bertugas selama 12 jam, yang menurut aturan prokes harus ganti masker tiga kali.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Sampai Pilkada Ganggu Penyelesaian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
“Saya menghitung kalau itu 12 jam, maka masker harus ganti tiga kali, para dokter dan kepala puskesmas. Saya juga akan menugaskan Tagana untuk keliling. Kalau ada yang ngantri kok tidak bermasker, saya ingin kita saling memberikan support. Meskipun per TPS ada stok maskernya, belum tentu petugasnya memperhatikan bahwa empat jam maksimal harus ganti masker,” katanya.
“Bisa dibayangkan, kalau tidak ganti masker setelah itu di pakai minum dan di pakai makan, yang muslim ada wudhunya, ini semuanya kita jaga seminimal mungkin, apa yang bisa menjadikan penyebab kemungkinan orang terkonfirmasi atau tertular, “tegasnya. (*/gg)
