MALANG, Tugujatim.id – Masa tenang Pilkada Kabupaten Malang sudah memasuki menit-menit terakhir, tandanya esok pagi warga Kabupaten Malang sudah bisa memilih siapa pemimpin mereka untuk 5 tahun kedepan.
Namun, selama masa tenang sejak 6 Desember 2020 lalu, di Pilkada kali ini justru menjadi ajang saling lapor dugaan money politic oleh tim hukum Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu dan dua. Yakni dari Paslon Sanusi-Didik, dan Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono.
Tim Hukum Paslon Sanusi-Didik (Sandi) melaporkan temuan sejumlah orang bermasker dan mengendarai motor trail membagikan amplop berlogo Sandi dengan isi uang 2 ribu rupiah. “Cara-cara seperti itu sudah jauh dari etika politik yang harusnya dikedepankan masing-masing Paslon,’’ ungkap Tim Hukum Paslon Sandi, Rudi Santoso ketika dikonfirmasi, Selasa (08/12/2020).
Baca Juga: Muhammadiyah Desak Jokowi Bentuk Tim Independen untuk Usut Penembakan 6 Laskar FPI
Rudi memperingatkan jika hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi di Pilkada Kabupaten Malang. “Aturannya sudah kuat dalam UU Pilkada. Bahkan yang dikenai sanksi tidak hanya pemberi, tetapi penerima juga,” ujarnya.
Sekretaris Tim Sandi, Darmadi juga menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan sejumlah temuan di lapangan. Diantaranya tangkap tangan dugaan politik uang di Poncokusumo, Gedangan, Kalipare dan beberapa tempat lain.
Ia menegaskan jika ada oknum yang melakukan money politic lebih baik tidak dipilih. “Jangan golput, jangan terjebak dengan money politic,” tukasnya.
Sementara Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib – Didik Budi Muljono (Ladub) menemukan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jelang Pilkada 9 Desember 2020.
Ketua Tim Hukum Paslon Ladub, Dahri Abdussalam mengatakan, ada temuan di lapangan dimana Anggota KPPS yang juga merangkap sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) membagikan surat undangan disertai dengan pembagian gelas dan payung bergambar salah satu Paslon.
Baca Juga: Muhammadiyah Desak Pemerintah Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Aparat
Temuan ini menurut Dahri dilakukan hampir masif di seluruh kecamatan se-Kabupaten Malang pada saat KPPS membagikan surat undangan kepada warga. “Jadi indikasi adanya KPPS saat membagikan surat undangan kepada masyarakat juga membagikan payung dan gelas bergambar salah satu Paslon. Ini termasuk pelanggaran karena berdasarkan aturan KPPS harus netral,” kata Dahri pada Senin (07/12/2020).
Dahri menerangkan jika kejadian seperti hampir masif di setiap wilayah Kabupaten Malang. “Kejadian hampir massif di semua kecamatan dan beberapa bukti sudah kami Terima yang ada di Kecamatan Turen dan Kecamatan Karangploso,” jelasnya.
Ia menegaskan akan segera melaporkan tindakan ini kepada Bawaslu. “Insyaallah secepatnya akan kami laporkan ke Bawaslu dan akan kami berikan tembus an ke Bawaslu Jatim dan Bawaslu RI, agar masalah ini bisa segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai aturan yang ada,” tegasnya.
Tentu saja setiap pelanggar peraturan Pilkada bakal mendapatkan sanksi, Berikut sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang seperti yang diatur dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak, Khofifah Minta Para Saksi Jalani Rapid Test
Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 187 A itu, ayat pertama berbunyi, (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar.
Kemudian pada ayat kedua, berbunyi (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (rap/gg)
