TRENGGALEK, Tugujatim.id – Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo, pasar Pon Kabupaten Trenggalek terlihat selalu sepi. Kondisi ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat. Beberapa kios tampak sepi dan para pedagang mengeluhkan minimnya pengunjung.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin akhirnya angkat bicara. Menurutnya, pemerintah akan melakukan kajian untuk menemukan strategi agar pasar tersebut ramai.
“Kami akan melakukan kajian dahulu untuk strategi agar pasar Pon itu bisa menarik minat masyarakat Trenggalek pada umumnya,” kata Arifin usai menghadiri rapat koordinasi persiapan pemilu 2024, Kamis (23/03/2022).
Bupati yang akrab disapa Gus Ipin itu akan menggelar car free day di seputaran pasar Pon jika pandemi sudah mereda. Hal itu diharapkan mampu menarik pengunjung.
“Seperti itu nanti bisa dimanfaatkan untuk kuliner di jam-jam tertentu, biar ada daya tarik sendiri untuk masyarakat,” ucap Arifin.
Keberadaan 130 kios yang hingga kini belum digunakan pedagang, pihaknya juga akan melakukan evaluasi. Sebab saat dilakukan pengundian kios, ada kesepakatan antara pedagang dengan pemerintah.
“Ada kesepakatan bahwa ketika tiga bulan berturut-turut kios tidak ditempati dengan alasan yang tidak bisa tanggung jawab maka kepemilikan kios bisa dicabut,” ujarnya.
Kendati demikian, kesepakatan seperti itu tak serta-merta bisa diterapkan kepada pemilik kios. Karena beban psikologis habis kebakaran dan terdampak Covid-19 juga harus diperhatikan untuk pemilik kios yang belum bisa menempati.
“Kami harus memahami dari segi modal pedagang, yang kedua beban psikologis karena kebakaran 2018 silam dan selama dua tahun ini diterjang badai pandemi,” tandasnya.
Bupati mengingatkan pada pemilik kios untuk tidak memperjualbelikan atau menyewakan kepada pihak ketiga. Karena pasar Pon tersebut merupakan aset milik pemerintah, sehingga sistem sewa-menyewa yang dilakukan harus antara pemerintah dengan pengguna jasa.
Pihaknya mengakui sempat mendengar isu jual beli kios pasar Pon Trenggalek dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sewa yang diberikan pemerintah.
“Tidak boleh tanpa sepengetahuan pemerintah kemudian menjual kepada pihak ketiga dengan harga yang aneh-aneh. Kadang ini saya bingung, suruh sewanya murah, tapi ada yang jual harganya. Isunya ratusan itu ya, jangan aneh-aneh lah,” ujarnya.
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim ,
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim
