TUBAN, Tugujatim.id – Partisipasi publik menurun karena minimnya pengawasan tata kelola anggaran Covid-19. Sebab, dasboard penyedia informasi di beberapa daerah di Jawa Timur (Jatim) masih minim transparansinya. Hal itu bisa dilihat saat membuka platform informasi di beberapa kabupaten-kota.
Melihat problem ini, Forum Indonesia untuk Transpansi Anggaran (Fitra) Jatim melakukan diskusi publik terkait tata kelola anggaran Covid-19. Kegiatan tersebut dilakukan pada Kamis (18/02/2021) secara virtual.
Dalam acara tersebut, turut hadir Daklan selaku koordinator Fitra Jatim, perwakilan Ombudsman Jatim Agus Muttaqin, Ketua Komisi Informasi Jatim Imadoedin, peneliti Fitra Jatim Habib Musthofa, dan moderator Septy Putri Erika dari KKP Buruh Migran KPI Jatim.
Kegiatan virtual tersebut untuk mengukur partisipasi dalam perencanaan ataupun realisasi anggaran Covid-19 mulai 2020-2021 di Jatim.
“Kami paham betul bahwa partisipasi masyarakat pada pandemi Covid-19 ini masih sangat minim. Sehingga yang terjadi platform informasi dan transparansi anggaran masih sangat minim sekali,” tutur Daklan selaku koordinator Fitra Jatim.
Selain itu, Daklan menambahkan, minimnya transparansi ini membuat pengawasan anggaran juga lemah. Jadi, anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah rawan diselewengkan. Contoh, kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Kemensos Peter Juliari Batubara senilai Rp 17 miliar beberapa waktu lalu.
“Hal ini terjadi karena terbatasnya penyediaan dasboard informasi, tidak adanya program, atau kegiatan penanganan Covid-19. Tapi, juga masih minimnya informasi penggunaan anggaran dan informasi yang belum terintegrasi pada Kementerian atau lembaga (K/L) penggunaan anggaran Covid-19,” tutup Daklan.
Lebih lanjut Agus Muttaqin menambahkan, minimnya informasi ini menjadi kendala tersendiri untuk pemerintah dalam mengimplementasikan UU KIP No 14 Tahun 2008 di tengah pandemi Covid-19. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah juga menurun.
“Kita lihat saja, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat, berupa bansos dan BLT DD masih banyak data yang tumpang tindih sehingga terjadi kecemburuan sosial,” tutur Agus.
Di acara yang sama Komisi Informasi Jatim Imadoedin mengatakan, sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemangku kebijakan agar menyampaikan informasi kebijakan penanganan Covid-19, termasuk pengelolaan anggaran, pada 30 April 2020 lalu.
“Dalam konteks transparansi anggaran, itu merupakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui sarana media informasi yang mudah dijangkau masyarakat,” imbuh dia.
Meski begitu, Imadoedin mengatakan keseriusan badan publik soal keterbukaan infomasi di Jatim hingga saat ini masih rendah.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kami ke depan untuk bagaimana badan publik bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran Covid-19,” ujarnya.
Sementara peneliti Fitra Jatim Habib Mustofa mengungkapkan, kebijakan anggaran penanganan Covid-19 di Jawa Timur terbilang buruk. Dari 37 kabupaten-kota di Jatim, mayoritas daerah tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
“Bahkan, beberapa daerah tidak melibatkan anggota legislatif pada perencanaan dan penganggaran Covid-19,” ujar pria yang juga mantan ketua PC PMII Tuban ini.
Padahal, Habib mengatakan, partisipasi masyarakat punya peranan penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Berbagai permasalahan penanganan Covid-19 yang muncul, terutama penyaluran bantuan sosial di wilayah Jatim, tak lepas akibat minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kebijakan.
“Harapannya, pemerintah segera meningkatkan partisipasi publik dalam penanganan Covid-19, khususnya kebijakan anggaran Covid-19,” ujarnya. (Mochamad Abdurrochim/ln)
