JEMBER, Tugujatim.id – Agenda strategis evaluasi anggaran di DPRD Jember mengalami kemunduran setelah pertemuan krusial antara Komisi B dengan dua kepala dinas pemerintah daerah harus dibatalkan pada Kamis (20/11/2025).
Ketidakhadiran pimpinan dinas tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura menjadi penyebab utama penundaan tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengungkapkan, sesi pertemuan tersebut sebenarnya dirancang untuk mengkaji implementasi program anggaran tahun berjalan sekaligus menentukan fokus pembangunan tahun anggaran mendatang.
Untuk sesi bersama diskominfo, dia mengatakan, pembatalan terjadi karena kesalahan komunikasi di internal komisi. Candra dengan terus terang mengakui bahwa kelalaian ada pada pihak mereka, sehingga instansi tersebut tidak sempat menghadiri undangan.
“Ini murni miskomunikasi dari kami. Tapi kami berharap koordinasi antara sekwan dan OPD diperkuat. Kehadiran kepala dinas penting karena banyak hal strategis yang harus kami perdalam,” tegas Candra.
Di sisi lain, pertemuan dengan dinas pertanian terpaksa ditangguhkan karena pejabat eselon tersebut masih dalam perjalanan kembali dari ibu kota negara. Pihak Komisi B telah meminta bagian kesekretariatan dewan untuk sesegera mungkin mengatur ulang jadwal pertemuan dengan kedua instansi tersebut agar dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Pentingnya Isu Melindungi Perkembangan Kawasan Pertanian
Menurut Candra, keberadaan pejabat tertinggi dinas sangat diperlukan mengingat banyaknya persoalan teknis yang membutuhkan pembahasan komprehensif bersama anggota dewan.
Dia mengatakan, di antaranya penyelarasan data terkini kelompok tani serta implementasi regulasi dari kementerian pusat Nomor 17/2025 yang menjadi pedoman persiapan musim tanam mendatang. Para anggota dewan juga berkepentingan memastikan hasil panen petani dapat diserap secara optimal, mengikuti kebijakan pemerintah nasional dalam menjaga stabilitas pangan.
Tidak kalah penting, mereka mengangkat isu perkembangan kawasan pertanian yang dilindungi. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat kabupaten tersebut tengah menerima bantuan pembangunan hunian dalam jumlah besar mencapai 10 ribu unit.
Candra menginginkan adanya perbandingan detail antara data sektor pertanian dengan kebutuhan pembangunan perumahan, sehingga konversi lahan produktif dapat diminimalkan tanpa mengganggu program pembangunan skala nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
