TUBAN, Tugujatim.id – Pemkab Tuban menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kabupaten Tuban yang membahas tentang anggaran serta sarana prasarana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tuban Tahun 2024, Rabu (26/01/2022). Sebab, dana yang diajukan ada sekitar Rp90 miliar untuk Pilkada Tuban.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiyana dalam rapat tersebut menjelaskan tentang materi yang ada dalam berita acara dana sharing penyelenggaraan pilkada antara Pemkab Tuban dengan Pemerintah Provinsi terkait penganggaran Pilkada Tuban.
“Nanti pendanaan akan diambilkan dari anggaran cadangan APBD Tuban,” ujar Budi Wiyana.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Kabupaten Tuban Fatkhul Iksan menyampaikan, beberapa hari yang lalu telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) antara DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri serta penyelenggara pemilu yang dalam rapat tersebut membahas pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada.
“Mereka sepakat penyelenggaraan pemilu serentak pada Rabu (14/02/2024). Sedangkan untuk pilkada di hari dan tahun yang sama tapi berbeda tanggal, yakni 27 November 2024,” kata Fatkul Iksan.
Dia menambahkan, dalam rangka persiapan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, KPU Kabupaten Tuban mengusulkan dana di kisaran Rp80 miliar-Rp90 miliar untuk Pilkada Tuban.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Tuban Sullamul Hadi menyampaikan dalam rapat tersebut terkait dengan usulan anggaran. Bawaslu mengusulkan sebesar Rp20,5 miliar dan meminta penambahan fasilitas ruang sidang sengketa pemilu.
“Ya, kami minta fasilitas ruang sidang. Jika nanti ada sengketa pemilu, kami tidak kesulitan,” kata pria yang akrab disapa Gus Hadi ini.
Di sisi lain, Gus Hadi juga menekankan kepada Pemkab Tuban untuk menyamakan honorarium PPK dengan Panwascam sesuai Surat Menteri Keuangan tentang honorarium penyelenggara Pemilu Adhoc.
“Harapannya, penyelenggaraan pilkada ke depan bisa terlaksana dengan baik dalam rangka mewujudkan hasil pemilu dan pilkada yang berintegritas,” ujarnya.
