PASURUAN, Tugujatim.id – Puluhan aktivis ATUR atau Aliansi Transparansi Untuk Rakyat Pasuruan demo menolak proyek jalur lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan di depan Kantor DPRD Kota Pasuruan, Senin (24/07/2023). Proyek JLU Kota Pasuruan ditolak keras karena memakan anggaran jumbo dengan estimasi ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
Sementara Pemerintah Kota Pasuruan sendiri mengalami kendala keterbatasan anggaran. Anggaran proyek JLU Kota Pasuruan rencananya diajukan ke pemerintah pusat, namun dinilai masuk akal alias tidak realistis karena bukan proyek prioritas negara pada 2024.
Baca Juga: Terlindas Truk Trailer, Pemotor tanpa Identitas Tewas di Osowilangun Surabaya
Menanggapi penolakan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Gustap Purwoko mengatakan bahwa rencana proyek JLU Kota Pasuruan sudah digadang-gadang sejak 2009. Dari hasil penghitungan kala itu, luasan tanah yang masuk trase proyek JLU mencapai 20 hektare.
“Sebanyak 25 persen lahan sudah dibebaskan secara bertahap,” ujar Gustap saat audiensi.
Sebanyak 75 persen lahan atau sekitar 15 hektare lahan yang belum dibebaskan kemudian dilakukan penghitungan estimasi biaya pembebasan oleh dinas PUPR. Hasilnya dibutuhkan dana hingga Rp200 miliar untuk membebaskan seluruh lahan tersisa yang masuk trase JLU.
“Hasil penghitungan itu kami lakukan lewat aplikasi Bhumi ATR BPN,” imbuhnya.
Namun dari estimasi itu, Dinas PUPR Kota Pasuruan hingga saat ini memperkirakan hanya bisa menganggarkan hingga Rp85 miliar saja untuk pembebasan lahan. Sementara untuk estimasi anggaran pembangunan fisik proyek JLU Kota Pasuruan diperkirakan memakan biaya yang jauh lebih besar.
Estimasi anggaran pembangunan fisik proyek JLU mencapai minimal Rp870 miliar. Namun, estimasi anggaran tersebut masih bisa bertambah hingga maksimal mencapai Rp1 triliun.
Gustap menyebut bahwa pembangunan fisik JLU sendiri nantinya bukan hanya jalan raya. Tapi, juga jembatan hingga drainase.
“Jembatannya ada dua, di Sungai Petung dan Sungai Gembong. Uangnya memang besar. Ada drainase juga di kiri dan kanan jalan,” ungkapnya.
Anggaran besar pembangunan fisik JLU itu rencananya akan dimintakan bantuan kepada pemerintah pusat. Sementara itu, kekurangan anggaran estimasi pembebasan lahan juga masih akan dilakukan kajian lebih lanjut.
Baca Juga: Aktivis Demo Tolak Proyek JLU Kota Pasuruan, Pertanyakan Rasionalitas Anggaran Jumbo
“Memang sebagian besar dibebankan pemerintah pusat, kami juga masih mengukur apakah bisa terealisasi,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Transparansi Untuk Rakyat Pasuruan (ATUR) Ayik Suhaya menanggapi bahwa penjelasan dinas PUPR masih belum memberikan kepastian terkait kejelasan pembangunan proyek JLU. Dia tetap bersikukuh bahwa anggaran ratusan miliar hingga triliunan rupiah yang diajukan ke pemerintah pusat tidaklah rasional.
Dampak keberadaan JLU juga dianggap para aktivis tidak signifikan terhadap lalu lintas di jalur Pantura Kota Pasuruan.
“Kalau gak ada jaminan kepastian ditolak saja. Tidak menguntungkan dan juga tidak membebani wali kota untuk memikirkan hal yang belum jelas,” ucapnya.
Writer: Laoh Mahfud
Editor: Dwi Lindawati
