PASURUAN, Tugujatim.id – Kantor DPRD Kota Pasuruan didemo puluhan aktivis soal penolakan proyek JLU pada Senin (24/07/2023). Aktivis yang menamakan diri sebagai ATUR atau Aliansi Transparansi Untuk Rakyat Pasuruan ini menolak proyek pembangunan jalur lingkar utara (Kota Pasuruan).
Berdasarkan pantauan puluhan massa demo datang berjalan kaki ke kantor DPRD Kota Pasuruan sekitar pukul 09.00 WIB. Para massa aksi membawa spanduk bertuliskan “Bubarkan Pansus JLU”, “Dugaan Mafia Tanah Di JLU”, “Dugaan Broker JLU”, “DPRD Jangan Pura-Pura Buta”, hingga “DPRD Jangan Makan Gaji Buta”.
Baca Juga: Terlindas Truk Trailer, Pemotor tanpa Identitas Tewas di Osowilangun Surabaya
Koordinator aksi Ayik Suhaya meneriakkan orasi mengkritik proyek JLU yang dianggap tidak ada kejelasan progres pembangunannya. Dia menyebut bahwa penetapan lokasi (penlok) proyek JLU sudah mati alias gagal sejak 2022.
Dia juga menuding bahwa proyek ini belum dilakukan kajian amdal lalin (analisis dampak lingkungan lalu lintas).
“Pembangunan proyek JLU ini dampaknya apa. Ada jalur tol saja, jalan rayanya sudah tidak macet,” ujar Ayik.
Aktivis ATUR juga mempertanyakan anggaran dengan nominal besar dalam pembangunan JLU sepanjang sembilan kilometer tersebut. Menurut Ayik, dana untuk pembebasan lahan seluas 20 hektare yang masuk proyek JLU mencapai Rp200 miliar.
Sementara Dinas PUPR Kota Pasuruan sendiri hanya memiliki anggaran senilai Rp85 miliar.
“Kami pertanyakan kurangnya Rp115 miliar itu nanti diambil dari mana dananya. Harus ada kejelasan, berani tidak pemerintah menjamin hitam di atas putih,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Korlap ATUR ini juga menyebut bahwa proyek JLU ini terkesan dipaksakan. Sebab, untuk membangun jalan sepanjang 9 kilometer ini dibutuhkan total dana mencapai Rp800 miliar hingga Rp1 miliar.
Pemerintah Kota Pasuruan berencana mengalokasikan dana tersebut lewat bantuan dari pemerintah pusat. Namun bagi Ayik, ide tersebut mustahil untuk direalisasikan pada 2024.
Baca Juga: 5 Jurusan Kuliah Untuk Daftar TNI, Bisa Ikut Jalur Perwira Prajurit Karier
Dia juga meminta agar pansus DPRD Kota Pasuruan terkait proyek JLU juga dibubarkan.
“Proyek-proyek daerah, seperti JLU ini bukan prioritas. Apalagi tahun depan pemerintah pusat punya kebutuhan prioritas, ada pemilu dan proyek IKN (Ibu Kota Negara),” ungkapnya.
Aktivis ini juga menyinggung terkait kasus dugaan penyelewengan lahan trase JLU yang sempat menyeret salah satu anggota Dewan. Meski tersangka dalam kasus tersebut dinyatakan bebas, tapi mereka berpendapat bahwa potensi penyelewengan masih bisa terjadi.
“Lebih baik uang Rp800 miliar sampai Rp1 miliar ini digunakan untuk program pengentasan kemiskinan, pengangguran, atau mendukung usaha pelaku UMKM dan PKL,” jelasnya.
Sekitar pukul 11.00 WIB, perwakilan aliansi ATUR masuk ke dalam Kantor DPRD Kota Pasuruan. Mereka berdialog langsung dengan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf bersama anggota DPRD dan perwakilan OPD.
Writer: Laoh Mahfud
Editor: Dwi Lindawati
