JEMBER, Tugujatim.id – Politikus Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti minimnya keyakinan masyarakat pada proses demokratisasi electoral nasional. Dia berpendapat kondisi tersebut perlu ditangani segera lewat pembaruan framework hukum, struktur organisasi, sampai manajemen kepartaian.
“Patut diakui bahwa level kepercayaan warga pada sistem electoral, kami sedang mengalami kemerosotan. Hal inilah yang mendorong eksekutif bersama legislatif, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu mengupayakan reformasi supaya governance electoral lebih berkualitas,” ungkap Khozin usai menghadiri kegiatan Bawaslu Jember di Hotel Aston beberapa waktu lalu.
Baca Juga: DPR RI Bareng KLH Ajak Warga Mojokerto Sulap Sampah Jadi Sumber Ekonomi Baru
Dia menekankan bahwa Pilkada 2029 wajib dipersiapkan lebih awal dengan strategi komprehensif. Salah satu caranya ialah membuka kesempatan keterlibatan masyarakat secara maksimal dalam diskusi amandemen UU paket perpolitikan dan electoral.
“Kami hendak menciptakan kultur politik baru. Framework hukum yang solid bakal memunculkan institusi yang kokoh, dan ujung-ujungnya menghasilkan tatanan demokratis yang berkualitas,” tuturnya.
Dia menganalogikan jika dalam pelaksanaan kontestasi elektoral, KPU memiliki peran sebagai penyelenggara, sedangkan pengawas yaitu Bawaslu, dengan kontestan dalam hal ini adalah parpol.
“Apabila pengawasnya berkualitas, otomatis pesertanya juga akan mengikuti standar yang baik. Namun bila supervisor dan operator buruk, outputnya pun akan mengecewakan,” tambahnya.
Usulan KPK Disetujui Tingkatkan Alokasi Subsidi Politik dari APBN
Selain reformasi sistemik, Khozin memandang konsolidasi parpol juga vital. Dia menyebutkan bahwa Komisi II DPR RI menyetujui usulan KPK untuk meningkatkan alokasi subsidi politik dari APBN. Maksudnya agar parpol tidak bergantung pada sumber pendanaan informal yang berisiko memicu praktik koruptif.
“Bila parpol tidak memperoleh support yang cukup dari pemerintah, mereka akan mencari alternatif lain. Ini membahayakan birokrasi dan kekuasaan negara kita. Karena itu, subsidi politik perlu ditambah dengan kalkulasi yang masuk akal sesuai kapasitas fiskal negara,” paparnya.
Meskipun nominal penambahan subsidi belum ditetapkan, Khozin memastikan komitmen memperkuat parpol melalui injeksi dana APBN telah menjadi konsensus mayoritas.
“Rinciannya akan dibahas eksekutif bersama Kemendagri. Namun esensinya, kami menginginkan ekosistem kepartaian yang lebih sehat dan transparan,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Diki Febrianto
Editor: Dwi Lindawati
